Selasa 31 Aug 2021 18:52 WIB

Angka Kematian di 10 Provinsi Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Kinerja provinsi masih terpusat pada edukasi dan sosialisasi 3M.

Pekerja memakamkan jenazah korban COVID-19 (ilustrasi).
Foto: AP/Achmad Ibrahim
Pekerja memakamkan jenazah korban COVID-19 (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, sejumlah situasi yang memicu angka kematian masih relatif tinggi di 10 provinsi dalam sepekan terakhir. Sembilan dari 10 provinsi tersebut sama-sama menjadi penyumbang tertinggi pada angka kasus aktif, angka kesembuhan, dan angka kematian per Ahad (29/8).

"Ke-10 provinsi ini menyumbangkan 75 persen dari total kematian nasional pada pekan ini," kata Wiku saat menyampaikan keterangan pers secara virtual yang dipantau dari kanal YouTube BNPB di Jakarta, Selasa (31/8).

Ke-10 provinsi tersebut adalah Jawa Timur dengan angka tertinggi, yaitu 1.214 jiwa. Kemudian Jawa Barat 922 jiwa, Jawa Tengah 530 jiwa, Bali 329 jiwa, Sumatera Utara 222 jiwa, Kalimantan Timur 213 jiwa, Daerah Istimewa Yogyakarta 206 jiwa, Riau 193 jiwa, Lampung 179 jiwa, dan Kalimantan Selatan 150 jiwa.

"Ini artinya, kualitas pelayanan kesehatan di provinsi-provinsi ini sudah ditingkatkan, namun kematian tetap belum dapat ditekan," katanya.

Hal ini dapat terjadi karena penanganan warga yang terkena Covid-19 tidak dilakukan dengan sigap dan cepat, atau karena masih adanya warga yang melakukan isolasi mandiri. Selain itu, menurut dia, fokus penanganan Covid-19 di daerah tersebut masih berada di hilir, yaitu pelayanan terhadap pasien dan belum maksimal pada tingkat hulu, yaitu pencegahan dan pengawasan disiplin protokol kesehatan.

Wiku mengatakan, pengawasan pasien Covid-19 serta protokol kesehatan berperan penting dalam perkembangan kasus aktif, sembuh, dan meninggal. "Ini lagi-lagi tidak terlepas dari peran posko atau satgas di tingkat desa atau kelurahan," kata dia.

Sayangnya, meskipun posko dan satgas sudah banyak terbentuk di provinsi, namun pelaporan kinerjanya masih terpusat pada kegiatan edukasi dan sosialisasi 3M. Kegiatan pembubaran kerumunan, mendata warga yang positif, dan pengawasan protokol kesehatan masih sangat sedikit jumlahnya.

Wiku meminta kepada seluruh kepala daerah dari sepuluh provinsi tersebut untuk memantau pelaksanaan fungsi posko di wilayah kerjanya masing-masing. "Pastikan warga yang terkena Covid-19 memanfaatkan tempat isolasi terpusat dan tidak melakukan isolasi mandiri agar kondisinya dapat dipantau serta dapat meminimalkan risiko," kata dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement