REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menggelar rapat paripurna tengah malam pada Selasa (31/8), Pernyababnya, lantaran alot membahas nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.

"Mengingat waktu mendekati pukul 00.00 WIB, hari ini masuk 31 Agustus 2021. Maka, perkenankan kami menanda tangani nota kesepakatan KUA-PPAS," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat memimpin rapat di Gedung DPRD, Cibinong, Bogor, Selasa malam.

Pembahasan alot tersebut terjadi sejak petang di ruangan Ketua DPRD hingga timbulnya kesepakatan dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 23.30 WIB.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan, hasil kesepakatan dalam nota KUA-PPAS tahun 2022 ditetapkan bahwa pendapatan Kabupaten Bogor senilai Rp 6,1 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 3 triliun dan dana transfer pusat Rp 3 triliun. 

Kemudian, anggaran belanja ditetapkan senilai Rp 6,9 triliun. Sehingga, masih didapatkan defisit sekitar Rp 700 miliar yang akan diambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

Anggaran belanja tersebut diperuntukkan bagi biaya operasi dan belanja modal Rp 5 triliun, biaya kesehatan Rp 1 triliun meliputi penanganan Covid-19 dan alat kesehatan, pemulihan ekonomi Rp 500 miliar, jaring pengaman sosial Rp 49 miliar, dan biaya tak terduga (BTT) Rp 100 miliar.

"Sidang paripurna ini merupakan rangkaian dari sidang sebelumnya, pembahasan secara intensif telah dilakukan dengan badan anggaran," kata Iwan.

Rapat paripurna yang selesai pukul 00.00 WIB itu juga membahas dua agenda persidangan lain, yaitu pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan penutupan masa sidang ketiga tahun 2020-2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika