Rabu 01 Sep 2021 23:58 WIB

Pemerintah Upayakan Semua Penerima Bansos Terdaftar di DTKS

Pemerintah sipa bantu daftarkan penerima bansos yang tidak tercatat DTKS

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog dengan sejumlah anak penerima manfaat usai melakukan pemadanan data bantuan sosial Provinsi Riau, saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Selasa (31/8/2021). Selain melakukan pemadanan data bansos, Menteri Sosial juga menyerahkan secara simbolik bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta sekaligus meresmikan Sentra Kreasi Anak (SKA) di Balai Anak Abiseka Pekanbaru.
Foto: ANTARA/Rony Muharrman
Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog dengan sejumlah anak penerima manfaat usai melakukan pemadanan data bantuan sosial Provinsi Riau, saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Selasa (31/8/2021). Selain melakukan pemadanan data bansos, Menteri Sosial juga menyerahkan secara simbolik bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta sekaligus meresmikan Sentra Kreasi Anak (SKA) di Balai Anak Abiseka Pekanbaru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengupayakan semua penerima bantuan sosial (bansos) dapat terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), termasuk data warga yang terdampak pandemi COVID-19.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Achmad Chusni mengatakan adanya pandemi COVID-19 membuat keluarga penerima manfaat (KPM) yang awalnya tidak terdaftar di DTKS pada akhirnya memerlukan perlindungan pemerintah.

"Tahun lalu kita berdiskusi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan Pak Menko sendiri, KPK juga menyadaru DTKS belum mencakup teman-teman terdampak pandemi," ujar Tubagus dalam dialog daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu (1/9).

Sehingga Tubagus mengatakan jika ada KPM terdampak pandemi yang belum terdaftar di DTKS, akan diberikan bantuan dan dicatatkan, kemudian pemerintah otomatis akan memperbaiki data kembali."Karena DTKS kita arahkan, istilahnya, social registry. Semuanya, bahkan sebagian besar di Indonesia akan tercatat tergantung jenis programnya," ujar dia.