Kamis 02 Sep 2021 13:55 WIB

Laporan: Akhundzada Jadi Pemimpin Tertinggi Afghanistan

Taliban disebut akan meniru model pemerintahan seperti Iran.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Dalam foto tak bertanggal ini dari lokasi yang tidak diketahui, dirilis pada 2016, pemimpin Taliban Afghanistan Mawlawi Hibatullah Akhundzada berpose untuk dipotret. Taliban telah merebut kekuasaan di Afghanistan dua minggu sebelum AS akan menyelesaikan penarikan pasukannya setelah perang dua dekade yang memakan biaya.
Foto: Pers Islam Afghanistan melalui AP, File
Dalam foto tak bertanggal ini dari lokasi yang tidak diketahui, dirilis pada 2016, pemimpin Taliban Afghanistan Mawlawi Hibatullah Akhundzada berpose untuk dipotret. Taliban telah merebut kekuasaan di Afghanistan dua minggu sebelum AS akan menyelesaikan penarikan pasukannya setelah perang dua dekade yang memakan biaya.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Hibatullah Akhundzada dilaporkan akan memegang otortias tertinggi di Afghanistan, Rabu (1/9) waktu setempat. Ia nanti akan membawahi kekuasan eksekutif dalam bentuk presiden atau perdana menteri yang akan menjalankan negara.

Menurut media Afghanistan ToloNews, diskusi Taliban soal pembentukan pemerintahan telah selesai. Kelompoknya bakal segera membuat pengumuman. "Konsultasi hampir selesai tentang pemerintahan baru, dan diskusi yang diperlukan juga telah diadakan tentang kabinet. Pemerintah Islam yang akan kami umumkan akan menjadi model baru bagi rakyat," kata anggota komisi budaya Taliban, Anamullah Samangani, seperti dikutip laman Al Arabiya, Kamis (2/9).

Baca Juga

"Tidak ada keraguan tentang kehadiran Panglima Umat (Akhundzada) di pemerintahan. Dia akan menjadi pemimpin pemerintahan dan seharusnya tidak ada pertanyaan tentang ini," ujarnya menambahkan.

Bentuk pemerintahan Taliban tampaknya mengikuti model pemerintahan yang dijalankan Iran. Teheran memiliki presiden dan kabinet, sementara pemimpin tertinggi adalah otoritas agama yang memegang jabatan tertinggi di negara itu dengan kekuasaan untuk mendikte kebijakan, mengesampingkan undang-undang, dan keputusan presiden. Dia memiliki keputusan akhir dalam semua masalah negara.

Baca juga : Persenjataan AS Dipamerkan Taliban Dalam Parade di Kandahar

Analis politik Afghanistan yang dikutip oleh ToloNews mengatakan, nama sistem baru seharusnya bukan republik atau emirat. Ini harus menjadi sesuatu seperti pemerintahan Islam. Hibatullah harus berada di puncak pemerintahan, dan dia tidak akan menjadi presiden. "Dia akan menjadi pemimpin Afghanistan. Di bawahnya akan ada perdana menteri atau presiden yang akan bekerja di bawah pengawasannya," kata analis tersebut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement