REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengkritik Presiden Joko Widodo yang melakukan pertemuan dengan partai koalisi di Istana. Menurutnya, hal tersebut tak tepat jika bukan membahas pemerintahan.
"Kalau ini menyangkut masalah politik, bagaimana konsolidasi partai, seharusnya itu tidak dilakukan di Istana dong," ujar Syarief di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9).
Pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintahan juga dinilai tak transparan. Sebab hasil yang disampaikan sejumlah elite partai politik berbeda-beda.
"Kita yang di luar koalisi sah-sah saja memanggil partai koalisinya, tapi harus transparansi apa sih yang dibahas. Kami juga menganggap Presiden ini Presiden kita semua, jadi harus transparan," ujar Syarief.
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) juga ia hormati sebagai keputusan partai. Adapun Partai Demokrat, tetap berkomitmen berada di luar koalisi, dalam memberikan masukan konstruktif ke pemerintah.
"Posisi kami adalah kita mendukung pemerintah ini, kalau programnya betul-betul berpihak kepada rakyat. Dan program pemerintah kalau bagus kita dukung sampai 2024," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Diketahui, Presiden Jokowi mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi di Istana pada Rabu (25/8). Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, Jokowi menyampaikan lima hal dalam pertemuan tersebut.
Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19, lalu terkait ekonomi nasional. Ketiga adalah strategi ekonomi dan bisnis negara, selanjutnya membahas ketatanegaraan. Terakhir, soal ibukota negara.
Adapun pada Rabu (1/9), Jokowi mengundang lima partai nonparlemen pendukung pemerintah ke Istana. Kelima partai tersebut antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Perindo, dan Partai Hanura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika