REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menutup akses data milik kepala negara Indonesia di aplikasi PeduliLindungi. Hal itu dilakukan setelah beredarnya surat keterangan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa diakses secara umum melalui aplikasi tersebut.
"Tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).
Menurut Budi, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Joko Widodo, tapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga di tidak kembali terulang.
"Memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar," ungkapnya.
Selanjutnya, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak mempergunakan data milik orang lain. Karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran UU ITE dan pelanggaran privasi orang lain. Sehingga masyarakat yang menyalahgunakan data orang lain dapat dikenakan hukuman pidana.
"Itu secara UU ITE tidak boleh, contohnya saya sebagai bankir, saya tahu NIK, alamat, tempat tanggal lahir, jika saya sebagai bankir memanfaatkan data beliau itu salah dan tidak baik, karena itu hak pribadi nasabah," imbau Budi.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun menyayangkan kejadian bocornya sertifikat vaksinasi Jokowi di internet.
“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” kata Fajdroel saat dikonfirmasi Republika, Jumat (3/9).
Fadjroel berharap pihak terkait dapat segera melakukan langkah-langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi, termasuk melindungi data-data milik masyarakat.
“Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika