REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Fauziah Mursid, Dian Fath Risalah, Rr Laeny Sulistyawati, Haura Hafizhah
Data pribadi nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor dan beredar di dunia maya. NIK Jokowi diketahui dari sertifikat vaksinasi di aplikasi PeduliLindungi yang bisa diakses oleh orang lain.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Jokowi, tetapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga di tidak kembali terulang.
"Memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar," ungkap Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).
Pemerintah pun, kata Budi, segera menutup akses data milik kepala negara Indonesia di aplikasi PeduliLindungi.
"Tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan alasan di balik sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi yang dapat diakses pihak lain. Johnny mengatakan, akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.
Johnny mengakui, pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 di Sistem PeduliLindungi kini lebih mudah, yakni hanya menggunakan lima parameter, yaitu nama, nomor identitas kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Padahal, sebelumnya, aplikasi tersebut mensyaratkan pengguna menyertakan nomor ponsel.
"Lima parameter, nama, nomor identitas kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin untuk mempermudah masyarakat mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat," ujar Johnny dalam rilis bersama Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kemkominfo, Jumat (3/9).
Karenanya, pihak yang mengakses sertifikat vaksin Presiden Jokowi itu bisa melakukannya sepanjang mengetahui lima parameter informasi tersebut. Namun, ia menegaskan, penggunaan informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi bukan dari Sistem PeduliLindungi.
"Yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnya.
Untuk meningkatkan keamanan SistemPeduliLindungi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi Sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare.
"Pemerintah terus mengawasi keseriusan seluruh pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan Sistem Elektronik dan Data Pribadi yang dikelolanya, baik dalam hal teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia, " kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dedy Permadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, data presiden yang bocor bukan berasal dari database Dukcapil. Data yang bocor itu sudah ada sebelumnya sejak pemilihan umum (pemilu) presiden beberapa tahun lalu.
"Data presiden itu bukan dari database milik Dukcapil. Karena sebelumnya data itu sudah beredar saat pileg dan pilpres," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Republika, Jumat (3/9).
Zudan mengklaim, pusat data Dukcapil sampai saat ini tak mengalami gangguan, tidak diserang peretas (hacker) atau tak ada yang bocor. Terkait alasan foto kartu identitas Jokowi yang beredar luas di dunia maya, ia menilai data tersebut muncul sejak zaman pemilu beberapa waktu lalu dan banyak beredar.
Ia menduga data-data tersebut ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, Zudan mengimbau semua lembaga jangan menyebarluaskan NIK warga karena itu menjadi pintu masuk untuk akses berbagai layanan publik.
"Kalau mau pasang daftar calon bupati, calon kepala daerah, gubernur atau DPR cukup umumkan nama dan foto saja, jangan NIK. Karena NIK itu nanti digunakan untuk banyak keperluan," ujarnya.
Tak hanya KPU, ia mengimbau semua lembaga juga jangan memasang atau mengumumkan NIK nasabahnya, pelanggannya atau masyarakat luas. Terkait kalau ada masyarakat yang mengeluh datanya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, ia menegaskan bukan berarti data Dukcapil yang bocor.
"Coba lihat di mesin pencari Google dan ketik KTP El dan klik foto KTP El banyak kan gambarnya. Masyarakat kita sering mengunggah KTP elektronik, kartu keluarga (KK), paspor, ijazah, lewat aplikasi pesan instan Whatsapp, email, padahal itu kan datanya masuk ke pemilik platform," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika