Risma Soroti Penyaluran Bansos di Jateng Terhambat
Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (kanan). | Foto: Antara/Aprillio Akbar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini menyoroti temuan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non-Tunai (BPNT) yang terhambat di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Dari penyaluran PKH pada tahap II, dari total 2.200 KPM (keluarga penerima manfaat) yang tidak dapat transaksi ada 1.825 KPM di Kota Semarang, dan untuk KPM BPNT di Kabupaten Semarang pada September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.
"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan, dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (3/9) malam WIB.
Dalam pertemuan, hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang. Dari hasil evaluasi, kata Risma, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut.
Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah. Menurut keterangan TKSK, hal itu karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan seting wallet gagal.
Terkait permasalahan tersebut, Risma meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan seting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama. Risma menekankan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif," kata mantan wali kota Surabaya tersebut.
Anggota Komisi VIII DPR KH Buchori juga meminta Bank Himbara, pemerintah daerah, dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bansos. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPR tersebut mengapresiasi langkah Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.
"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori.
Selain memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Risma juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang. Risma menyerahkan berbagai bantuan.
Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing Rp 2,5 juta.Kemudian bantuan keserasian sosial untuk dua forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai Rp 150 juta, dan dua forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai Rp 150 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
