REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS, -- Pemerintah Venezuela Nicolas Maduro dan oposisi negara itu akan bertemu di Meksiko pada Jumat. Pertemuan itu akan menjadi negosiasi putaran kedua yang bertujuan menyelesaikan krisis politik dan ekonomi negara tersebut. Putaran pertama juga digelar di Meksiko bulan lalu.
Dengan negosiasi ini, pemerintah Maduro berharap agar sanksi internasional atas pemerintahannya dicabut. Pada Rabu, Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez mengatakan pemerintah memiliki proposal yang berfokus pada masalah ekonomi dan sosial, serta pengembalian sumber daya milik rakyat Venezuela.
Selain itu, awal pekan ini, Maduro mengatakan bahwa Venezuela akan menyediakan semua ketentuan yang diminta untuk memulihkan perekonomian negara dan mengembalikan emas yang disita di Bank of England.
Oposisi Venezuela telah mengadvokasi lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk negara itu, termasuk vaksin Covid-19 dan transparansi pemilihan umum yang lebih besar, terutama untuk pemilihan regional mendatang yang akan digelar pada November.
Sumber, https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemerintah-venezuela-dan-oposisi-sepakat-lanjutkan-negosiasi/2354661.
Pada Selasa, oposisi Venezuela mengumumkan partisipasi mereka dalam pemilihan regional. Sejak 2017, pihak oposisi tidak berpartisipasi dalam proses pemilihan apa pun, dengan alasan bahwa negara tersebut tidak berada dalam kondisi yang ideal untuk mengadakan pemilihan yang "bebas, adil, dan dapat diverifikasi".
"Kami mengumumkan kepada komunitas nasional dan internasional bahwa kami akan berpartisipasi dalam pemilu regional pada 21 November," kata sebuah pernyataan yang dibacakan kepada wartawan.
Berbeda dengan negosiasi-negosiasi yang gagal di masa lalu, saat ini Venezuela mendapat dukungan dari negara-negara seperti Norwegia, Turki, dan Belanda.
Pada Kamis, Spanyol juga menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam proses negosiasi. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Albares mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan pihak pemerintah dan oposisi baru-baru ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika