Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan siap membuka dialog politik dengan Taliban yang kini menguasai Afganistan, Minggu (05/09).
"Terkait dengan Taliban, tentu kita harus berdialog dengan mereka karena pada faktanya mereka yang sekarang perlu kita hadapi,” sebut Merkel dalam lawatannya ke kota Hagen, wilayah Jerman bagian barat yang terdampak banjir bandang awal tahun silam.
Dialog dengan Taliban menurutnya perlu dilakukan untuk membantu proses evakuasi warga Afganistan yang tertinggal.
"Kita ingin mengeluarkan orang-orang yang sudah bekerjasama dengan organisasi pembangunan Jerman khususnya, dan mereka yang sekarang merasa terancam,” tambahnya.
Merkel menjelaskan, dialog politik ini nantinya akan dapat membuka kembali jalur bantuan kemanusiaan ke Afganistan. Kanselir Jerman itu sempat menyinggung kembali dibukanya bandara internasional Kabul untuk penerbangan sebagai "sinyalemen baik.”
Kandidat kanselir Partai CDU Armin Laschet yang saat itu juga ikut dalam rombongan Merkel juga menyampaikan dukungan yang sama untuk berdialog dengan Taliban.
Di mana posisi Taliban?
Pernyataan Merkel disampaikan setelah juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan kepada surat kabar Jerman Welt am Sonntag (05/09) bahwa kelompok itu menginginkan "hubungan diplomatik yang resmi dan kuat dengan Jerman.”
Selain hubungan diplomatik, Taliban juga mengharapkan adanya bantuan finansial, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama di bidang kesehatan, agrikultur, dan pendidikan dari Jerman.
Mujahid menyebut, Jerman selalu disambut baik di Afganistan. Dia bahkan menambahkan bahwa Jerman sempat dipandang sebagai pemberi pengaruh positif bagi Afganistan.
"Sayangnya, mereka kemudian bergabung dengan Amerika. Tapi hal itu sudah dimaafkan sekarang,” sebut Mujahid.
Jerman bantu warga Afganistan melarikan diri
Kedutaan Besar Jerman di Kabul telah ditutup pascakemenangan Taliban dan memindahkan Duta Besar Markus Potzel ke Doha, Qatar. Meski begitu, pemerintah Jerman tetap membuka jalur komunikasi dengan Taliban.
Pasalnya, Berlin menginginkan adanya sejumlah tingkatan kerja sama untuk bisa mengevakuasi warga Afganistan yang memenuhi persyaratan. Taliban pun memiliki kantor urusan politik yang juga berfungsi minimal sebagai perwakilan kementerian luar negeri di Doha.
Merkel tidak mengatakan setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Afganistan di bawah kepemimpinan Taliban. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas sebelumnya mengatakan, Jerman bisa saja membuka kembali kantor urusan diplomatiknya di Kabul jika Taliban bisa menghargai "hak asasi manusia dan perempuan,” di samping sejumlah persyaratan lainnya.
Maas juga menekankan bahwa keberadaan perwakilan diplomatik bukan berarti mengakui kepemimpinan Taliban dalam pemerintahan.
"Jika situasi politik dan keamanan memungkinkan, Jerman akan kembali membuka kedutaaannya di Kabul,” ujar Maas.
AS dan Jerman akan bahas krisis Afganistan
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertolak ke Qatar (05/09) untuk menguatkan para sekutu AS yang goyah akibat krisis di Afganistan. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afganistan.
Setelah itu, Blinken hari Rabu (08/09) dijadwalkan berkunjung ke pangkalan udara militer AS di Ramstein, Jerman, yang menjadi tempat pemberhentian sementara bagi ribuan warga Afganistan yang akan menuju ke AS. Blinken bersama Menlu Jerman Heiko Maas juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan virtual di lokasi yang sama dengan para menteri dari 20 negara sekutu untuk membahas krisis yang terjadi.
AS memiliki sikap dan pandangan serupa dengan Jerman dalam menghadapi situasi politik di Afganistan. Pasalnya, Blinken disebut tidak berencana menemui Taliban secara langsung di Doha meski memiliki perwakilan di sana.
"Dalam lingkup pertemuan tingkat tinggi dengan Taliban, saya kira hal itu semacam kategori pengakuan untuk dipertimbangkan atau ditentukan ketika kita sudah melihat upaya mereka untuk memerintah,” ujar Dean Thompson, diplomat tingkat tinggi AS untuk Asia Tengah dan Selatan.
th/ha (Reuters, AP, DPA, AFP)
Ikuti Whatsapp Channel Republika