REPUBLIKA.CO.ID, DOHA --  Qatar akan melanjutkan pendanaan untuk pegawai negeri sipil dan keluarga miskin di Jalur Gaza, di bawah mekanisme baru yang melibatkan Otoritas Palestina dan PBB. Utusan Qatar Mohammed al-Emadi pada Senin (6/9) mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah bertemu dengan para pemimpin Hamas.

Qatar sebelumnya menangguhkan pendanaan untuk pegawai negeri dan keluarga miskin sejak Mei. Pendanaan akan kembali dilanjutkan dalam beberapa hari mendatang. “Semua detail mengenai mekanisme distribusi telah ditinjau dan prosesnya akan segera dimulai,” kata al-Emadi, dilansir Aljazirah, Selasa (7/9).

Al-Emadi mengatakan, pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah pemerintahan Hamas di Gaza, dapat masuk sebagai penerima dana mengikuti kesepakatan oleh berbagai pihak. Dia menambahkan, Hamas telah mendukung mekanisme pembayaran baru yang melibatkan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang didukung Barat serta PBB.

Penangguhan pendanaan dari Qatar telah memicu kemarahan di Gaza yang bergantung pada bantuan. Al-Emadi menyuarakan harapan bahwa, pembukaan perbatasan dan dilanjutkannya kembali pendanaan akan memiliki dampak yang jelas dan positif pada peningkatan kehidupan di Jalur Gaza, dan membantu semua pihak.

Para pejabat Israel sebelumnya mengatakan bahwa mekanisme yang dipimpin PA dan PBB dapat melibatkan pencairan bantuan Qatar dengan bentuk voucher daripada uang tunai. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan oleh Hamas, yang digunakan untuk tujuan militer.

Qatar dan Mesir menjanjikan dana untuk membantu membangun kembali wilayah Palestina. Qatar telah memberikan bantuan lebih dari 1 miliar dolar AS untuk proyek pembangunan di Gaza sejak 2014. Pada akhir Mei lalu, Qatar menjanjikan bantuan senilai 500 juta dolar AS untuk Gaza.

Doha telah menanggung proyek pembangunan dan infrastruktur di Gaza sejak serangan Israel pada 2014. Qatar menghabiskan 30 juta dolar AS sebulan untuk membantu mengoperasikan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza, termasuk mendukung keluarga miskin dan pegawai negeri.