REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Dana Desa sejak tahun 2020 banyak digunakan untuk membantu penanganan Covid-19 di desa. Dana tersebut diprioritaskan untuk program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Menurut dia, program-program tersebut berperan penting mencegah dampak pandemi di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi desa. Dalam dua tahun terakhir, kata dia, prioritas penggunaan dana desa banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di level desa.
"Prioritas utama (adalah) desa aman Covid-19, BLT, dan PKTD. Tiga program ini terbukti berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 di level desa. Baru selebihnya bisa dipakai untuk program yang lain. Ini prioritas selama 2020-2021," kata Halim dalam siaran persnya, Selasa (7/9).
Mendes menjelaskan, hantaman pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh warga desa terutama di sektor sosial dan ekonomi. Di sektor Kesehatan juga begitu dirasakan saat gelombang kedua pandemi dengan sebaran varian delta yang begitu masih hingga ke pelosok desa.
“Situasi ini membuat Kemendes PDTT meluncurkan berbagai program antisipasi agar dampak pandemi tidak kian buruk bagi warga desa,” katanya.
Di sektor kesehatan, kata dia, diluncurkan Program Desa Aman Covid-19 untuk meminimalkan penularan Covid-19. Dengan program ini dilakukan sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di area publik, penyemprotan disinfektan, pendirian ruang isolasi mandiri, hingga pengadaan masker warga.
“Di sektor sosial BLT Desa sangat efektif membantu warga desa yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian karena pandemi,” katanya.
Di sektor ekonomi, lanjut Mendes, diluncurkan program PKTD yang memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemi. Dengan PKTD warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.
“Program-program tersebut jelas menjadi bukti kongkret betapa vitalnya dana desa baik dalam situasi normal untuk mempercepat pembangunan desa pun di saat darurat karena bencana non-alam seperti pandemi saat ini,” katanya.
Mendes berharap alokasi anggaran program Dana Desa 2022 tidak dikurangi menjadi Rp 68 triliun. Dia ingin pagu anggaran Dana Desa tahun depan sama dengan tahun ini, yakni Rp 72 triliun. "Kita berharap (jumlah dana desa tahun 2022) kembali ke Rp 72 Triliun," kata dia.
Wacana penurunan jumlah anggaran program Dana Desa dari Rp 72 triliun menjadi Rp 68 triliun pada 2022 berkembang dalam pembahasan di DPR RI. Halim mengatakan, wacana ini berkembang karena pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah selama masa pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul beneran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp 72 triliun untuk desa dengan jumlah 74.961," kata Halim.
Jika anggaran Dana Desa benar diturunkan jadi Rp 68 triliun, Halim meyakini hal itu tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa. Pasalnya, desa akan mendapatkan suntikan anggaran dari program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau toh tetap pada Rp 68 triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak," ujarnya.
