Friday, 2 Zulhijjah 1443 / 01 July 2022

Friday, 2 Zulhijjah 1443 / 01 July 2022

2 Zulhijjah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Dua Fraksi Tolak Harry dan Nyoman Ikut Seleksi Anggota BPK

Selasa 07 Sep 2021 12:37 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Amir Uskara

Amir Uskara

Foto: Tahta Aidilla/Republika
Fraksi PPP salah satu yang tolak calon TMS ikut seleksi anggota BPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut-sebut tidak memenuhi syarat, Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana, dikabarkan akan diikutkan dalam fit and proper test seleksi calon anggota BPK. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara, mengakui dalam rapat internal kemarin belum seluruh fraksi bulat menerima keputusan mengikutkan Harry dan Nyoman dalam fit and proper test calon anggota BPK. 

"Kemarin memang tidak bulat ya, kemarin memang tidak bulat. Jadi ada juga yang artinya tetap memberikan pertimbangan yang lain yang berbeda dengan teman-teman," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/9).

Baca Juga

Bahkan dirinya tak membantah terkait kabar yang menyebut ada dua fraksi yang menolak mengikutkan Harry dan Nyoman dalam fit and proper test. Salah satunya fraksi PPP.

"Kok tahu?" ujarnya seraya tertawa.

Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan Komisi XI DPR memperhatikan berbagai pertimbangan yang ada, mulai dari badan kajian DPR, rekomendasi DPD, hingga fatwa MA. Namun ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan DPR.

"Iya sekali lagi ini kan yang namanya menafsirkan undang-undang tentu masing-masing punya penafsiran yang mungkin berbeda dan tentu kalau penafsirannya berbeda itu dalam pengambilan keputusan ya ini menjdi domain atau kewenangan DPR dan saya kira kemaren sudah diambil keputusan itu adalah teman teman di komisi IX," ujarnya.

Dirinya juga menanggapi soal peluang digugatnya hasil seleksi anggota BPK apabila kedua nama tersebut terpilih. Menurutnya hal tersebut tergantung dari penilaian masyarakat.

"Ya tentu itu nanti penilaian dari masyarakat menilai. Kan ini sekali lagi kalau persepsi terkait dengan hukum kan pasti bisa berbeda beda. Kita akan lihat lagi. Tapi apapun itu kalau sudah menjadi keputusan tentu akan menjadi tanggung jawab kita bersama sama," terangnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile