REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang dibentuk oleh para penentang kekuasaan militer, mendeklarasikan perang perlawanan rakyat terhadap junta.

Dalam pidatonya pada Selasa (7/9), Penjabat presiden NUG Duwa Lashi La meminta Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap bersenjata NUG, untuk menargetkan “setiap pilar mekanisme pemerintahan junta,” serta melindungi kehidupan rakyat Myanmar.

Duwa Lashi La mendesak administrator lokal yang bekerja di bawah junta untuk segera mengundurkan diri. Dia juga mendesak organisasi etnis bersenjata untuk menyerang pasukan rezim kudeta dengan segala cara dan mempertahankan kendali atas wilayah mereka.

Selain itu, dia juga meminta Pasukan Penjaga Perbatasan, milisi sekutu junta, dan tentara serta polisi individu untuk membelot dari dewan militer dan bekerja sama dengan pasukan di sisi rakyat.

“Revolusi ini adalah revolusi yang adil dan diperlukan untuk membangun persatuan federal dengan perdamaian berkelanjutan,” kata Duwa Lashi La dalam pidatonya.

Myanmar diguncang kudeta sejak 1 Februari di mana militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. Kelompok pemantau sipil melaporkan sebanyak 1.049 orang tewas sejak militer melakukan kudeta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika