REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa China mungkin akan mencoba membuat kesepakatan dengan Taliban, setelah kelompok ini mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu dan bersiap membentuk pemerintahan baru.

Meski yakin ada kesepakatan China-Taliban, saat ditanya apakah khawatir jika Beijing mendanai kelompok itu, yang berdasarkan undang-undang AS merupakan pelanggaran, Biden menyebut bahwa ada sejumlah masalah nyata antara kedua pihak. 

“China memiliki masalah nyata dengan Taliban, jadi mereka akan mencoba membuat beberapa pengaturan dengan Taliban, saya yakin seperti halnya Pakistan, Rusia, dan Iran,” ujar Biden dalam sebuah pernyataan, dilansir India Today, Rabu (8/9). 

AS dan negara yang tergabung dalam Group of Seven Allies (Sekutu Kelompok Tujuh) telah sepakat untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap Taliban. Washington juga memblokir akses ke cadangan dana Afghanistan, yang sebagian besar dipegang oleh Federal Reserve New York. Langkah tersebut ditujukan agar Taliban terlebih dahulu memastikan untuk memenuhi janji kelompok tersebut, di antaranya adalah menghormati hak-hak perempuan di negara itu dan hukum internasional. Meski demikian, banyak ahli mengatakan pengaruh ekonomi AS dapat menghilang jika negara lain seperti China dan Rusia bersedia memberikan dana untuk Afghanistan. 

Sejauh ini, kelompok ekonomi utama dunia dari 20 negara (G20), termasuk China dan Rusia sedang mencoba mengadakan pertemuan virtual yang membahas tentang Afghanistan. Namun, belum ada tanggal pasti pertemuan diumumkan hingga saat ini. 

Baca juga : Taliban Umumkan Pemerintahan Baru, Nama Petinggi Isi Kabinet

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam panggilan telepon pada 29 Agustus lalu, bahwa masyarakat internasional harus terlibat dengan Taliban. Ia juga meminta agar kelompok itu dibimbing secara positif. 

China belum secara resmi mengakui Taliban sebagai penguasa baru Afghanistan. Meski demikian, pada Juli, Wang menerima kunjungan dari salah satu anggota kelompok, Mullah Baradar, yang sejak itu ditunjuk sebagai wakil perdana menteri, dan mengatakan dunia harus membimbing dan mendukung negara itu saat transisi ke pemerintahan baru, alih-alih memberikan lebih banyak tekanan padanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika