REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Dalam buku baru berjudul “Etika Media Sosial” Presiden Direktorat Agama (Diyanet), Ali Erbas, menyatakan bahwa hukum Islam (fikih) mungkin berlaku untuk mengatur media sosial dalam kasus di mana peraturan hukum tidak mencukupi.
Buku itu diterbitkan awal tahun ini setelah Turki mengesahkan undang-undang pembatasan media sosial pada Juli 2020, yang pada dasarnya mengharuskan perusahaan media sosial untuk tunduk pada permintaan pemerintah terkait penyensoran.
Menurut laporan harian Cumhuriyet pada 7 September, Erbas menulis kata pengantar untuk buku Diyanet yang menjelaskan hubungan antara agama dan media sosial. Dilansir dari laman Duvar English, Rabu (8/9)
Saat menggunakan media sosial, Erbas menulis, “Sangat penting untuk membangun kesadaran yang kuat… khususnya, penting untuk mengembangkan sistem pengendalian diri yang dibentuk oleh kesadaran bahwa Allah SWT mengawasi kita semua di mana saja, kapan saja."
Dia secara khusus menekankan bahwa tidak perlu "dikutuk" ke dunia maya dan warga harus mencoba untuk tetap berhubungan dengan "dunia kebenaran."
Berkenaan dengan undang-undang media sosial, buku ini juga menyatakan bahwa pada titik di mana undang-undang media sosial tidak cukup untuk mengekang perilaku online, fikih yang membebankan tanggung jawab duniawi dan dunia lain pada individu sebagai imbalan atas perilaku mereka adalah cara efektif.
Buku ini juga membahas berita palsu dan akun media sosial palsu. Buku tersebut mengatakan bahwa mereka yang menyebarkan berita palsu atau menggunakan identitas palsu harus sadar bahwa mereka tidak akan lepas dari tanggung jawab dunia lain, bahkan jika mereka menyelamatkan diri dari hukuman di dunia ini.
Dikatakan bahwa manusia selalu diawasi oleh penciptanya dan tidak ada perbuatannya yang tidak diketahui. Ini seharusnya menjadi moralitas yang memandu penggunaan media sosial ketika pedoman hukum tidak mencukupi.
Pekan lalu, dalam pertemuan online, Erbas lebih lanjut menggarisbawahi keyakinannya bahwa harus ada peraturan penggunaan media sosial yang didorong oleh agama.
Media sosial yang membanjiri dunia maya dan digital dan mempengaruhi kehidupan nyata, dapat menyebabkan penyimpangan dari prinsip-prinsip moral, nilai-nilai dan kebajikan yang ditujukan agama pada tingkat individu dan masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan pembuatan mekanisme hukum yang akan menentukan kerangka hukum terkait penggunaan media sosial serta pembangunan kesadaran yang kuat untuk melawan apa yang dilihatnya sebagai korupsi nilai di dunia.
Pasal 216 KUHP Turki mengkriminalisasi secara terbuka publik yang merendahkan nilai-nilai agama dari sebagian masyarakat dan secara historis telah digunakan untuk mengadili mereka yang berbicara menentang nilai-nilai agama Islam.
Pernyataan dan posisi resmi Erbas tentang penggunaan media sosial meningkatkan kemungkinan menganiaya individu yang membuat pernyataan berbeda pendapat di media sosial.
Sensor internet dan media sosial telah meningkat di Turki di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa.
Rancangan undang-undang baru yang saat ini sedang disiapkan oleh AKP akan mendefinisikan "disinformasi" sebagai kegiatan kriminal dalam KUHP Turki, dan menuntut hukuman penjara hingga lima tahun karena membagikan berita palsu di media sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika