Ganjar Cari Solusi Terbaik Sengketan Kantor Walkot Magelang
Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Kantor Wali Kota Magelang di Kota Magelang, Jawa Tengah, yang berdiri di lahan milik Akademi Militer (Akmil) TNI AD. | Foto: Dok Pemkot Magelang
REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menyampaikan akan mencari solusi terbaik penyelesaian polemik lahan kantor Wali Kota (Walkot) Magelang dengan Akademi Militer (Akmil) TNI AD di Kota Magelang, Jawa Tengah (Jateng).
"Saya sudah bicara langsung dengan presiden dan panglima TNI. Belum ada keputusan, biar dirapatkan dulu di tingkat nasional dan dicari yang terbaik," kata Ganjar di Magelang, Rabu (8/9).
Dia meminta sementara ini, Kantor Walkot Magelang tetap digunakan dulu, karena juga tidak ada upaya untuk diambil-alih atau untuk dipakai segera. "Kemarin dipasangi logo TNI, tidak apa-apa, yang penting tetap operasional, pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan," kata Ganjar.
Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz, berharap, mudah-mudahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng membantu menyelesaikan permasalahan lahan tersebut dengan baik. "Kota Magelang juga terus berupaya. Magelang mempersiapkan apa pun yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat ke depan," katanya.
Dia mengaku, sudah ke Jakarta untuk membicarakan hal itu. Dia mengatakan, antar-sekretaris daerah juga akan bertemu di tingkat teknis membicarakan persoalan lahan milik Akmil yang ditempati Walkot Magelang.
"Pesan dari saya yang penting sabar dan tidak usah reponsif. Kami mengetahui bahwa semua institusi negara ini punya kepentingan. Pemerintah Kota jelas, Akademi TNI juga punya kepentingan dan nanti akan dibicarakan secara baik," kata Nur.
Dia berharap, pada masa kepemimpinannya persoalan itu bisa selesai secara baik. Aapakah Pemkot Magelang tetap menempati lahan sekarang atau pindah, ia memastikan akan ada pilihan terbaik yang diputuskan.
"Apakah harus tetap di situ, istilahnya dengan perhitungan atau kami pindah dengan perhitungan. Doakan saja supaya kami bisa menyelesaikan secara baik, karena ini juga tidak gampang. Perjanjian-perjanjian yang lama dari pemimpin pendahulu harus kami hormati," kata Nur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
