REPUBLIKA.CO.ID, WINA - Badan pengawas atom Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa (7/9) mengkritik Iran karena menghalangi penyelidikan terhadap kegiatan masa lalu serta membahayakan pekerjaan pemantauan penting, yang mungkin mempersulit upaya melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir Iran.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan dalam dua laporan kepada negara-negara anggota yang ditinjau oleh Reuters bahwa tidak ada kemajuan pada dua masalah utama. Masalah utama yang dimaksud adalah soal menjelaskan jejak uranium, yang ditemukan di beberapa situs lama dan tidak dideklarasikan. Masalah kedua adalah soal akses mendesak ke beberapa peralatan pemantauan agar badan tersebut dapat melanjutkan tugas melacak bagian dari program nuklir Iran.
Sementara penyelidikan jejak uranium telah berlangsung selama lebih dari satu tahun, para diplomat mengatakan IAEA sangat butuh mendapat peralatan untuk menukar kartu-kartu memori. Dengan demikian tidak ada celah dalam pengamatannya terhadap kegiatan seperti produksi suku cadang untuk sentrifugal, mesin yang memperkaya uranium.
Tanpa pemantauan semacam itu dan apa yang disebut kontinuitas pengetahuan, Iran dapat memproduksi dan menyembunyikan jumlah yang tidak diketahui dari peralatan tersebut, yang dapat digunakan untuk membuat senjata atau bahan bakar reaktor.
"Keyakinan Badan itu bahwa mereka dapat mempertahankan kesinambungan pengetahuan menurun dari waktu ke waktu dan sekarang telah menurun secara signifikan," menurut salah satu dari dua laporan itu.
Laporan juga menyebutkan sementara badan tersebut perlu mengakses peralatan setiap tiga bulan, kenyataannya IAEA tidak memiliki akses sejak 25 Mei. "Kepercayaan ini akan terus menurun kecuali situasinya segera diperbaiki oleh Iran," terang laporan itu.
Seorang diplomat senior mengatakan keyakinan badan tersebut, bahwa peralatan itu masih bekerja dengan baik, menurun dengan cepat setelah tiga bulan. Sementara kartu memori harus tetap bekerja sedikit lebih lama, para inspektur akan membutuhkan akses segera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika