REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukan mayoritas masyarakat tidak puas dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Berdasarkan survei, mayoritas mengaku kebijakan itu membuat pendapatan harian turun.
"Hanya 16 persen responden mengatakan puas atas kebijakan PPKM Darurat, sementara 62 persen mengatakan tidak puas. Sisanya 22 persen tidak tahu atau tidak jawab," ujar Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an, dalam rilis daring, Rabu (8/9).
Dari 62 persen masyarakat yang tak puas terhadap PPKM Darurat, 57,2 persen di antaranya mengaku bahwa kebijakan tersebut membuat pendapatan harian turun. Adapun 15,1 persen lainnya, mengaku bahwa PPKM Darurat membuat sulit mencari kerja.
"Implementasi PPKM Darurat tak adil 9,5 persen, PPKM Darurat tak efektif 5,5 persen, dan 4,2 persen menderita karena PPKM," katanya.
Meski begitu, mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebanyak 57,2 persen puas terhadap kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.
Sebaliknya, mayoritas masyarakat tak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi. Hanya 32,7 persen responden yang menilai puas terhadap kinerja Ma'ruf.
"Kinerja Wakil Presiden itu yang puas di angka 32,7 persen, sementara yang tidak puas di angka 57,1 persen. Sisanya 10,2 persen mengaku tidak tahu tidak jawab," ujar Ali.
ASI melakukan survei pada 26 Agustus sampai 3 September 2021. Jumlah responden sebanyak 1.200 dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden dihubungi dengan wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Adapun nomor telepon responden dalam survei ini didapat dari database survei ASI sejak 2019 hingga 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika