REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan Taliban harus dinilai dari perbuatannya bukan kata-katanya. Hal ini disampaikan di hadapan Senat Italia dalam rangka menanggapi berkuasanya milisi bersenjata itu di Afghanistan.
"Pendekatan Italia serupa dengan pendekatan di tingkat Eropa. Dalam pertemuan informal menteri-menteri luar negeri di Slovenia pekan lalu kami membahas hal ini," katanya seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (8/9).
"Untuk terus membantu rakyat Afghanistan, kami sepakat menilai Taliban dari perbuatannya bukan dari pernyataannya," tambah Di Maio.
Di Maio mengatakan tindakan Taliban akan dievaluasi dengan lima kriteria. Pertama adalah kerja sama dalam memerangi teroris dan penyeludupan narkoba. Kedua, menghormati hak asasi manusia terutama perempuan dan minoritas.
Ketiga, membentuk pemerintahan yang inklusif. Keempat, menjamin akses pada bantuan kemanusiaan dan kelima mengizinkan siapa pun yang ingin meninggalkan Afghanistan. Ia menyebut parameter ini juga dibahas dalam kunjungannya baru-baru ini ke Uzbekistan, Tajikistan, Qatar, dan Pakistan.
Menurut Di Maio, Italia adalah negara Eropa yang paling banyak mengevakuasi warga Afghanistan setelah Kabul jatuh ke tangan Taliban. Italia mengevakuasi 5.011 orang, sebanyak 4.890 di antaranya warga Afghanistan.
"Saat ini kami berada di fase baru manajemen dan perencanaan krisis. Italia terus membantu rakyat Afghanistan yang ingin pergi dan memiliki hak untuk meninggalkan negara itu," tambahnya.
Di Maio mengatakan Italia bekerja sama dengan negara-negara lain dalam pengeoperasiaan bandara Kabul terutama Turki dan Qatar. Ia menambahkan Qatar memastikan keamanan bandara akan pulih kembali.
Saat ini giliran Italia yang menjabat sebagai ketua G20. Di Maio mengatakan Negeri Menara Pisa akan membahas Afghanistan dalam pertemuan G20 dan berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan.
Kantor berita Italia, ANSA melaporkan Perdana Menteri Italia Mario Draghi membahas 'perkembangan terbaru krisis Afghanistan' dengan Presiden Cina Xi Jinping. Kedua pemimpin itu membahas kemungkinan digelarnya forum kerjasama internasional untuk mengatasi krisis tersebut termasuk G20.
Ikuti Whatsapp Channel Republika