REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa meminta pemerintah Irak untuk secara permanen menyetop penerbangan dari Irak ke Belarus untuk menghindari migrasi tidak teratur ke blok itu.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan dia telah membahas masalah migrasi dan penangguhan penerbangan dengan pejabat pemerintah Irak selama kunjungan dua harinya ke Irak baru-baru ini.
“Kami sepakat bahwa warga Irak tidak boleh dimanipulasi oleh jaringan kriminal," kata Borell, sekaligus membenarkan bahwa pemerintah Irak menunjukkan kesiapan untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah migrasi.
Bulan lalu, negara-negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Belarusia – Lituania, Latvia, dan Polandia – meminta bantuan blok tersebut di tengah peningkatan dramatis migran ilegal dari Irak, Afghanistan, dan Suriah yang melintasi perbatasan mereka. Mereka menuding Presiden Belarusia Alexander Lukashenko sengaja mengundang "turis" ke UE sebagai balasan atas sanksi terhadap pemerintahnya.
Pada Juni, blok tersebut melarang penerbangan luar wilayah udara Uni Eropa dan akses ke bandara Uni Eropa untuk semua pesawat Belarusia, menyusul pemboikotan penerbangan Ryanair ke Minsk dan penahanan jurnalis Belarusia Raman Pratasevich. Sejak Oktober lalu, Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap 166 individu dan 15 entitas dari Belarusia karena pelanggaran hak asasi manusia.