REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden belum menyampaikan rencana apa pun untuk mengakui pemerintahan baru Taliban, Rabu (8/9). 

"Tidak seorang pun di pemerintahan ini, atau Presiden, atau siapa pun di tim keamanan nasional akan menyarankan bahwa Taliban dihormati dan dihargai sebagai anggota komunitas global," kata Psaki di sebuah konferensi pers dikutip dari Sputniknews.

"Ini adalah kabinet sementara yang mencakup empat mantan milisi Taliban yang dipenjara. Kami belum menyampaikan akan kami akui," kata Psaki.

Pada saat yang sama, Psaki mencatat bahwa pemerintah AS terus bekerja dengan Taliban untuk mengevakuasi warga negara yang tersisa, penduduk tetap, dan pemohon Visa Imigran Khusus keluar dari Afghanistan. Keputusan itu mempertimbangkan dengan kondisi kelompok tersebut mengawasi dan mengendalikan negara tersebut.

Setelah merebut sisa-sisa perlawanan terakhir di provinsi Panjshir, Taliban mengumumkan berakhirnya perang dan meluncurkan pemerintah sementara Afghanistan. Pejabat yang mengisi posisi perdana menteri hingga pendukungnya seluruhnya oleh laki-laki. Pemerintahan dipimpin oleh Mullah Hasan Akhund yang telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2001. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika