REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan memperkuat permodalan lewat right issue. Tercatat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 17,8 persen pada Juni 2021.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan modal tier perseroan paling rendah dari 11 bank terbesar berdasarkan aset. “CAR sebesar 17,8 persen terendah dari 11 bank. Apalagi jika dilihat sebagai komponen tier 1, BTN hanya 12,99 persen per Juni 2021,” ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR secara virtual, Kamis (9/9).
Menurutnya saat ini struktur kepemilikan saham perseroan sebesar 60 persen dipegang pemerintah lewat Kementerian BUMN. Sedangkan 40 persen saham lain merupakan milik publik, sebesar 24 persen merupakan investor domestik dan sebesar 16 persen investor asing.
Haru menjelaskan dana yang akan diperoleh dari right issue akan digunakan untuk memperkuat permodalan, sehingga menjaga CAR minimum 15,25 persen.
“Dana rights issue akan digunakan sepenuhnya penyaluran kredit khususnya kredit perumahan. Saat ini, BTN memiliki 90 persen dari total kredit sektor perumahan, 70 persen merupakan kredit pemilikan rumah (KPR),” jelasnya.
Menurut dia dana right issue akan digunakan penyaluran KPR sebanyak 1,2 juta selama lima tahun mendatang sejak 2021 hingga 2025. Jika dana right issue mencapai Rp 5 triliun akan digunakan untuk memperkuat bisnis ekosistem perumahan.
Jika dirinci, pada 2021 sebanyak 167 ribu KPR, pada 2022 sebanyak 199 ribu, pada 2023 sebanyak 229 ribu KPR. Lalu sebanyak 277 ribu KPR pada 2023, dan sebanyak 334 ribu KPR pada 2025.
Haru menyebut alternatif lainnya perseroan akan melakukan right issue dengan target sebesar Rp 3,3 triliun terdiri dari hak pemerintah 60 persen atau sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan publik 40 persen sebesar Rp 1,3 triliun.
“Bila alternatif ini diambil, maka kapasitas penyaluran KPR yang semula 1,2 juta dalam lima tahun akan menjadi satu juta dalam lima tahun hingga 2025. Kami juga usulkan, ke depan dividend payout maksimum sebesar 10 persen agar menjaga maksimum CAR 17 persen,” ucapnya.
Menurutnya melalui right issue juga akan meningkatkan kontribusi pajak dan deviden kepada pemerintah sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Hal ini karena dibutuhkan 500 ribu pekerja pembangunan setiap 100 ribu unit rumah.
“Penguatan modal ini akan memperbaiki komposisi modal tier 1, sehingga dapat dilakukan efisiensi biaya yang berujung pada peningkatan kapasitas penyaluran KPR dan peningkatan profitabilitas,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika