REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,2 triliun bagi TNI dan Polri masing-masing Rp 600 miliar. Nantinya anggaran tersebut harus diteruskan TNI dan Polri kepada pedagang warung nasi dan pedagang kaki lima sebagai program bantuan langsung tunai (BLT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan akan diberikan kepada satu juta penerima dengan nilai Rp 1,2 juta per pelaku usaha. “Kami berharap dana ini bisa kita sampaikan Rp 600 miliar kepada TNI dan Rp 600 miliar kepada Polri. Kemudian diteruskan kepada masyarakat terutama PKL, jadi dananya Rp 1,2 triliun,” ujarnya saat acara Penyaluran BLT secara virtual, Kamis (9/9).

Rencananya TNI dan Polri akan menyalurkan masing-masing kepada 500 ribu pedagang, sehingga diharapkan penyaluran bantuan ini bisa berjalan lebih cepat. “Beberapa pemilik warung dan PKL memberikan statement bahwa kehidupan mereka lebih berat karena biasanya berjualan omzetnya turun bahkan sampai 75 persen,” kata dia.

Menurutnya selama ini bantuan bagi usaha kecil menengah disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UMK yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing daerah. Adapun bantuan ini menggunakan skema yang sama dengan bantuan usaha produktif mikro (BPUM).

Sri Mulyani menyebut saat ini BPUM sudah disalurkan kepada 12 juta UMKM. “Pelibatan TNI dan Polri merupakan keputusan langsung Presiden Jokowi karena kedua institusi ini merupakan aparat yang terlibat dan turun langsung dalam pemantauan protokol kesehatan selama berlakunya PPKM level 4,” kata Sri Mulyani mengungkapkan.