REPUBLIKA.CO.ID, KABUL - Pemerintahan sementara Taliban pada Rabu menyatakan wajib untuk mendapatkan izin sebelum mengadakan protes di Afghanistan.
Sejak Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus, kelompok-kelompok kecil perempuan telah menggelar aksi unjuk rasa di tiga kota, termasuk Herat, Mazar-e-Sharif, dan Kabul, menuntut agar hak-hak mereka dilindungi.
Setelah Taliban merebut Provinsi Panjshir pada Senin, yang memaksa pejuang perlawanan pimpinan Ahmad Massoud, putra komandan Mujahidin Ahmad Shah Massoud untuk meninggalkan kota, demonstrasi diadakan di Kabul dan Mazar-e-Sharif.
Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri sementara pemerintahan Taliban, mereka yang ingin mengadakan protes atau unjuk rasa harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehakiman sementara dan mereka kemudian akan diberikan keamanan. "Waktu dan detail lainnya harus dibagikan dengan otoritas terkait setidaknya tiga jam sebelumnya dan persetujuan harus diperoleh," tulis pernyataan itu.
Kementerian mengatakan sejumlah kecil orang mengganggu keamanan, melecehkan warga dan mengganggu kehidupan normal dengan kedok demonstrasi. "Mereka harus menghindari pengadaan demonstrasi dengan nama atau gelar apa pun untuk saat ini," kata pernyataan itu.
Kementerian menambahkan bahwa dalam kasus pelanggaran, tanggung jawab untuk setiap insiden akan dialihkan ke pelanggar, yang akan menghadapi tindakan hukum yang serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika