DIY Akui Berat Capai Target 7 Persen Angka Kemiskinan
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin
DIY Akui Berat Capai Target 7 Persen Angka Kemiskinan (ilustrasi). | Foto: Pandega/Republika
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sendiri menargetkan tingkat kemiskinan di DIY di angka tujuh persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Beny Suharsono mengakui, target ini berat untuk dicapai.
Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini yang menyebabkan banyak sektor yang terdampak. Saat ini, tingkat kemiskinan DIY masih di angka 12,8 persen.
"Faktanya menuju angka tujuh persen sangat berat, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sekarang kondisi ada di 12,8 persen, kita sudah menyadari semua itu sulit untuk dicapai (7 persen) itu," kata Beny kepada Republika melalui sambungan telepon, Kamis (9/9)
Beny menjelaskan, sebelum pandemi tingkat kemiskinan di DIY sudah turun di angka 11 persen. Namun, saat pandemi tingkat kemiskinan semakin tinggi.
Selain itu, indeks ketimpangan pendapatan juga ikut meningkat yang saat ini tercatat di angka 0,43. Walaupun begitu, Beny menyebut justru pertumbuhan ekonomi sudah mulai menunjukkan angka positif di 2021 ini.
"Kalau pertumbuhan ekonomi sampai di triwulan III ini forecast-nya itu sangat menggembirakan sampai 11,8 persen. Tapi di sisi lain kok kemiskinannya tinggi, kan anomali luar biasa di DIY. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kemiskinan melonjak 12,8 persen, termasuk ketimpangan makin melebar sedikit," ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang mengakibatkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan meningkat disaat pertumbuhan perekonomian mulai menunjukkan hal positif. Salah satunya terkait data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diinisiasi oleh Kemensos.
Beny menuturkan, ada kelebihan data kemiskinan yang tercatat di DTKS. Sehinga, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi agar didapatkan data yang valid.
"Sedang kita coba petakan lagi (data) dari 392 desa dan 78 kecamatan, sebenarnya mana sih yang masuk kategori itu. Sehingga kita harus melakukan semacam tindakan khusus untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan wilayah," jelas Beny.
Beny mengatakan, sebelum pandemi ada dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Disusul Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Yogyakarta.
Namun, di masa pandemi terlebih saat kasus Covid-19 meningkat tajam di DIY, penduduk miskin di Kota Yogyakarta justru meningkat. Hal ini dikarenakan sektor jasa di Kota Yogyakarta yang banyak menyumbang perekonomian DIY otomatis berhenti, terutama di masa PPKM.
Sementara, di wilayah pedesaan justru sektor pertanian tumbuh pesat. "Penduduk miskin di Kota Yogya jauh lebih banyak dibanding pedesaan. Artinya sektor jasa yang di perkotaan nyaris berhenti, sementara di pedesaan masih tumbuh sektor pertanian dan penyumbang luar biasa itu, panen masih terus bisa dituai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
