REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, tantangan atas pengelolaan keuangan negara 2021 tidak lebih mudah dari 2020.  

“Pemerintah harus melakukan berbagai persiapan, antara lain menjalin koordinasi dan sinergi yang baik antara pengelola keuangan pemerintah. Memastikan seluruh regulasi sudah memadai, SDM yang mumpuni, dan didukung dengan teknologi informasi yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis (9/9). 

Menurutnya, pemerintah tetap menyusun laporan keuangan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). 

“Opini WTP harus dipertahankan pemerintah karena hal ini refleksi dan menggambarkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Opini WTP akan memberikan pengaruh positif dalam menjaga kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara yang dapat mendukung iklim investasi SBN,” ungkapnya. 

Hadiyanto menyebut, opini yang semakin baik mengindikasikan pengelolaan keuangan negara dijalankan dengan tata kelola yang baik, sehingga risiko juga semakin rendah. 

Adapun tingkat opini audit WTP akan memengaruhi tingkat kepercayaan investor baik dari dalam negeri maupun asing untuk membeli obligasi negara maupun berinvestasi lainnya di Indonesia. 

"Opini WTP atas LKPP juga memberikan keyakinan warga masyarakat bahwa keuangan negara telah dikelola dengan transparan dan akuntabel," ungkapnya. 

Maka itu, LKPP yang sudah diaudit oleh BPK perlu terus dipublikasikan kepada masyarakat luas agar diketahui dan dipahami.  

"Bahkan kita harapkan masyarakat bisa memberikan masukan konstruktif pada pemerintah terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," ucapnya. 

Menurut dia, semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari peran BPK sebagai auditor eksternal pemerintah yang telah memberikan berbagai rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. 

Dia menegaskan, pemerintah tentu tidak akan berpuas diri dan berhenti hanya pada pencapaian opini atas laporan keuangan, namun secara konsisten dan terus-menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah semakin berdaya. 

“Hal ini agar dalam pengambilan kebijakan dan memiliki manfaat lebih luas terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara khususnya dalam perencanaan penganggaran yang lebih akurat," ungkapnya.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika