REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sepakat mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di BUMN dan UMK mitra binaan BUMN.
Kesepakatan ini tertuang dalam penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/9).
Erick menyampaikan situasi pandemi menjadi momentum bagi BUMN untuk meningkatkan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk Kemenperin. Erick menilai kerja sama ini bertujuan menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara BUMN dan Kemenperin dalam mendukung kebangkitan UKM.
"Kita sudah lah jangan terus berpikir Covid, tapi yang paling penting pascacovid, memang suka tidak suka kita harus berubah," ujar Erick.
Erick menyebut perubahan menjadi sebuah keharusan bagi BUMN, UKM, dan bangsa dalam menghadapi situasi pascapandemi. Kata Erick, keadaan pandemi tak lantas membuat Indonesia sekadar bertahan, namun dapat menjadikan sebagai peluang agar bisa lebih maju ke depan. Erick menilai peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta peluncuran pusat informasi tender BUMN dan peluncuran e-Procurement Academy BUMN merupakan bentuk dukungan BUMN dalam menciptakan kemandirian produk.
"Dukungan Kemenperin harus sangat diapresiasi, ini akan memperbaiki ekosistem kita dengan adanya sertifikasi TKDN untuk UMKM," ungkap Erick.
Erick mengaku telah berbicara dari hati ke hati dengan para direksi dan komisaris BUMN. Erick meminta BUMN tak lagi menjadi menara gading, tetapi harus mampu berkompetisi di pasar yang terbuka dan secara bersamaan menjadi lokomotif bagi UMKM.
"Alhamdulillah kita sudah membuat sistem seperti marketplace versi BUMN, Pasar Digital (PaDi) UMKM. Kita tak ingin BUMN untung tapi UMKM pailit," ucap Erick.
Erick menyebut PaDi UMKM telah menaungi 10.100 UMKM dengan jumlah transaksi sebanyak 130 ribu, dan nilai total transaksi mencapai Rp 10,4 triliun hingga Agustus lalu. Erick mengatakan program PaDi UMKM juga merupakan upaya BUMN tampil lebih transparan dalam setiap pengadaan barang dan jasa.
Erick mengatakan sertifikasi UMKM dari Kemenperin sangat membantu BUMN dalam memastikan validitas UMKM. Selain dengan Kemenperin, lanjut Erick, Kementerian BUMN juga mengikat kerja sama integrasi PaDi UMKM dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi/BKPM.
"Kita juga tidak mau niat baik, ternyata di UMKM ada 'kita-kita' lagi, ini yang saya minta tolong BUMN harus terbuka dan merangkul UMKM karena kondisi hari ini sangat amat sulit," lanjut Erick.
Erick menambahkan dukungan BUMN kepada UMKM juga memiliki dampak dalam pembukaan lapangan kerja baru. Erick mencontohkan bantuan pembiayaan holding ultramikro yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) kepada nasabah PNM Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) berpotensi membuka kesempatan bagi lapangan pekerjaan baru.
Erick menyebut jumlah nasabah PNM Mekaar mengalami kenaikan signifikan sebanyak 5,2 juta nasabah dalam kurun waktu 1,5 tahun. Hal ini tergolong pesat jika melihat jumlah nasabah Mekaar yang sebanyak 5,8 juta nasabah pada tiga sampai empat tahun terakhir.
"Kalau satu nasabah memperkerjakan satu pegawai, lita sudah bantu membuka 5,2 juta lapangan kerja, apalagi dengan adanya bantuan Kemenperin, ada semangat baru bagi ibu-ibu (nasabah Mekaar)," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika