REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ferbryan. A, Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar
"Marah aku jadinya, Pak. Aku sudah usaha enggak marah, bapak bikin marah," kata Risma. Amarah itu diluapkan oleh Risma saat dia rapat bersama perjabat terkait di Aceh terkait penyelesaian masalah distribusi bantuan sosial (bansos) pada Kamis (2/9) pekan lalu. Dalam rapat yang rekamannya diunggah oleh akun resmi Youtube Kemensos itu, Risma marah karena ada bansos yang belum tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Rapat mulai tegang ketika Risma menyebut bansos Program Keluarga Harapan (PKH) masih dalam proses distribusi kepada 1.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Aceh Besar. Ada juga 500 KPM yang tidak terdistribusi.
"Ini Aceh Besar kok banyak sekali, kenapa?" kata Risma.
Salah seorang pimpinan bank pelat merah, yang bertanggung jawab dalam penyaluran itu, beralasan, penyaluran terkendala karena 1.027 KPM tidak hadir saat tahap sosialisasi. Oleh karena itu, Risma meminta bansos PKH yang belum disalurkan agar diurus oleh PT Pos Indonesia saja.
PT Pos Indonesia, kata Risma, akan mengantar bansos PKH ke rumah KPM masing-masing meski jaraknya mencapai 20 kilometer (km). Ia pun meminta pihak bank menyerahkan data KPM yang belum menerima bansos kepada PT Pos Indonesia dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Sosial.
"Ayo hilangkan ego, tujuan kita adalah membantu masyarakat," kata Risma mengingatkan.
Sejurus kemudian, perwakilan bank pelat merah itu malah menyampaikan pernyataan singkat yang menyulut emosi Risma. "Sebetulnya bukan tidak terdistribusi, (tapi) pada waktu kita undang mereka belum datang," kata perwakilan bank itu.
Risma langsung meluapkan kemarahannya. Nada suaranya meninggi. Risma menyebut, penjelasan pihak bank itu sama saja artinya bahwa ada bansos PKH yang belum tersalurkan. Risma merasa kesal lantaran pernyataan itu disampaikan setelah dirinya menyampaikan solusi panjang lebar.
"Ngapain aku rapat susah-susah. Bapak ini, haduh. Balik-balik (bahasanya). Capek aku, pak, dikira aku enggak capek apa," kata Risma meluapkan amarahnya.
Risma berkata, seharusnya pihak bank itu menyelesaikan persoalan ini sebelum dirinya mendatangi Aceh. Tapi, nyatanya tak diselesaikan. Perwakilan bank itu hanya mengangguk-angguk mendengar kemarahan eks Wali Kota Surabaya itu.
Safari Risma ke daerah-daerah mengecek penyaluran bansos itu mengungkap beragam kendala. Mulai dari kendala karena bentang alam, penerima tak mengambil kartu, hingga rekening penerima yang terblokir.
Sebelumnya, Risma juga meluapkan kemarahannya terkait penyaluran bansos di Jember, Jawa Timur, Ahad (29/8). Risma marah kepada perwakilan bank BUMN karena ada 8.000 bansos yang belum disalurkan.
Di Provinsi Aceh, Risma menemukan kendala penyaluran bansos karena jauhnya jarak rumah keluarga penerima manfaat bantuan PKH dengan mesin ATM. Bahkan, beberapa di antaranya terpaksa mengeluarkan biaya besar agar bisa mencairkan bantuan.
"Ada penerima manfaat, dia menerimanya tiga kali bantuan, berarti Rp 600 ribu. Dia mengeluarkan biaya transpor untuk mengambil (bantuan) Rp 500 ribu," ungkap Risma di Jakarta, Kamis (9/9).
Sebagai solusinya, Risma meminta pihak bank membawa dana tunai ke titik-titik yang mudah dijangkau oleh KPM. "Saya mohon kepada bank untuk membawa ke sana sekaligus membawa uangnya," kata dia.
Di Semarang, Jawa Tengah, Risma mendapati 174 keluarga yang tak mengambil Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), semacam kartu ATM khusus untuk penerima bansos. Seratus warga itu tak kunjung mengambil karena tak bisa mendatangi lokasi pembagian karena sejumlah alasan.
Solusinya, Risma juga meminta pihak bank mengantarkan KKS secara langsung kepada setiap KPM. "Laporan hari Rabu (8/9), semua sudah diserahkan," ucapnya.
Selain semua kendala itu, Risma juga mendapati sejumlah rekening penerima bansos terblokir di berbagai daerah. Beberapa di antaranya ada di Sragen, Jawa Tengah dengan 1.868 rekening dan di Salatiga dengan 30 lebih rekening.
Risma menerangkan, masalah pemblokiran sejumlah rekening penerima bansos program keluarga harapanitu sudah tuntas. Dirinya sendiri yang menghubungi pimpinan pusat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu untuk menyelesaikan persoalan ini.
"(Pemblokiran) langsung dibuka saat itu. Tidak ada masalah. Saya langsung telepon, ada izin dari bank pusatnya ke daerah. Sudah dibuka, sudah selesai," kata politisi PDIP itu.
Namun demikian, Risma tak menjelaskan penyebab rekening-rekening itu terblokir. Risma juga tak menjelaskan apakah rekening itu diblokir sendiri oleh pihak bank atau diblokir atas permintaan Kemensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika