Jumat 10 Sep 2021 15:13 WIB

Cegah Lonjakan Infeksi, Biden Terapkan Wajib Vaksin di AS

Menurut Biden, masih banyak orang di Amerika yang menolak divaksin

Rep: Puti Almas/ Red: Christiyaningsih
Presiden AS Joe Biden.
Foto: AP/Evan Vucci
Presiden AS Joe Biden.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan serangkaian langkah yang mewajibkan vaksinasi untuk mencegah Covid-19 diberikan kepada lebih banyak orang di negara itu. Dalam pengumuman terbaru, Biden mengatakan setiap perusahaan di AS yang memiliki 100 karyawan atau lebih harus mewajibkan vaksinasi atau tes Covid-19 per pekan.

Ia juga mewajibkan pegawai di instansi pemerintahan untuk melakukan vaksinasi kecuali jika kondisi medis yang tidak memungkinkan mereka. Menurut Biden, masih banyak orang di Amerika yang menolak divaksin. Padahal lonjakan kasus Covid-19 serta kematian yang terjadi menurutnya sebagian besar didorong oleh karena mereka tidak mendapatkan vaksinasi.

Baca Juga

“Apa yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah kami memiliki alat untuk memerangi Covid-19, tetapi sebagian orang yang juga didukung minorias pejabat membuat keadaan berbelok,” ujar Biden dalam sebuah pernyataan dilansir Aljazirah, Jumat (10/9).

Biden mengecam tindakan yang disebutnya sebagai ‘politik pandemi’ dengan menyebut persyaratan baru yang dikeluarkan pemerintah adalah bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang tidak divaksinasi di AS. Menurutnya sejauh ini tercatat ada 80 juta orang di Negeri Paman Sam yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapat vaksinasi tapi mereka belum juga melakukannya.

“Saya mengumumkan Departemen Tenaga Kerja sedang mengembangkan aturan darurat untuk mewajibkan semua pengusaha dengan 100 atau lebih karyawan yang bersama-sama mempekerjakan lebih dari 80 juta pekerja untuk memastikan tenaga kerja mereka sepenuhnya divaksinasi atau menunjukkan tes negatif setidaknya sekali seminggu,” jelas Biden.

Dalam pernyataan terpisah, Gedung Putih mengatakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) di Departemen Tenaga Kerja AS sedang mengembangkan aturan baru. Bisnis yang tidak mematuhi peraturan akan menghadapi denda hingga 14 ribu dolar AS untuk setiap kali pelanggaran.

Tindakan tegas Biden datang ketika AS dan dunia berjuang untuk menahan kebangkitan virus. Setelah penurunan tingkat kasus Covid-19 di negara itu padai awal Juni, di tengah kampanye vaksinasi massal, kasus kembali melonjak lagi selama dua bulan terakhir dengan munculnya varian Delta yang sangat menular.

Biden mengatakan perusahaan besar di AS, salah satunya media Fox News, saat ini sudah meminta para karyawan untuk divaksinasi. Ia juga mengumumkan semua pekerja di fasilitas medis yang berpartisipasi dalam program perawatan kesehatan bersubsidi federal akan diminta untuk divaksinasi, dengan ketentuan yang menurut Gedung Putih akan mencakup 17 juta orang.

Sejumlah politisi seperti anggota Kongres AS dari Partai Republik, Thomas Massie, penentang keras mandat vaksin, menyebut langkah-langkah itu benar-benar tidak konstitusional. Beberapa gubernur negara bagian juga menentang persyaratan baru terkait vaksinasi tersebut. Mereka mengatakan hal itu melanggar hukum dan hak asasi manusia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement