REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara memeriksa pengelolaan vaksinasi COVID-19 Pemerintah Provinsi Sulut, sebut Sekda Edwin Silangen, Jumat.

"Pengelolaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara bertanggung jawab selama ini telah berbuah pada semakin sedikitnya kasus harian di daerah ini," sebut Sekda Silangen di Manado, Jumat (11/9).

Pemprov Sulut, lanjut dia, optimistis akan terus melakukan pengelolaan vaksinasi secara akuntabel dan bersinergi."Kiranya jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan tetap memberikan saran maupun masukan-masukan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulut," harapnya.

Sekdaprov Edwin mengikuti 'exit meeting' pemeriksaan kinerja pendahuluan pengelolaan vaksinasi COVID-19, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengelolaan PAD secara virtual yang diselenggarakan Perwakilan BPK Sulut.

"Pemeriksaan pendahuluan dari BPK ini tentunya telah menggambarkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulut dalam pengelolaan vaksinasi COVID-19, dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi serta pengelolaan PAD," katanya.

Dia berharap, sinergitas yang telah terjalin selama ini akan merealisasikan perencanaan sesuai target dan harapan untuk memulihkan kondisi daerah dari tantangan pandemi.

Selain itu, dapat mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, mendorong kemandirian fiskal daerah dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.