REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Indonesia akan kembali menerima pasokan vaksin Covid-19.
Dalam waktu dekat, vaksin yang akan tiba antara lain vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan vaksin Johnson & Johnson yang baru saja memperoleh izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM RI.
"Pfizer sebanyak 639.990 dosis, vaksin AstraZeneca yang datang dalam dua tahap masing-masing 615 ribu dosis dan 358.700 dosis, serta vaksin Johnson and Johnson," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (10/9).
Wiku mengatakan, pada Rabu 8 September 2021 kemarin, Indonesia juga telah menerima kedatangan 500 ribu dosis vaksin AstraZeneca.
Wiku menyebut, kedatangan vaksin Covid-19 secara terus menerus ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan vaksin di dalam negeri.
"Dengan demikian program vaksinasi dapat berjalan secara merata di seluruh daerah di Indonesia dan dapat melindungi masyarakat dari penularan Covid-19," ujar Wiku.
Pemerintah kata Wiku, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias berpartisipasi di dalam program vaksinasi. Dia berharap upaya ini terus mempercepat vaksinasi di Tanah Air.
"Mendorong kita segera mempercepat memenuhi kebutuhan vaksinasi. Bahkan melampaui standar minimal cakupan vaksinasi," ujarnya.
Dia juga mendorong upaya proaktif dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat upaya vaksinasi Covid-19. Pemerintah perlu memastikan jumlah stok vaksin mencukupi, khususnya di tiap kabupaten dan kota.
“Untuk segera melakukan percepatan vaksinasi, perlu adanya upaya proaktif antara keduanya, pusat dan daerah untuk menjamin keberadaan stok vaksin mencukupi, khususnya di tiap kabupaten kota,” jelas Wiku, saat konferensi pers, Jumat (10/9).
Dia menegaskan, saat ini, pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia melalui berbagai skema. Wiku pun berharap, para bupati dan wali kota aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat.
“Gubernur pun mampu menjadi perpanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif di bawahnya untuk mengadvokasikan kebutuhan dosis vaksin di daerahnya,” lanjut dia.
Menurut Wiku, kondisi saat ini juga akan menjadi masukan bagi Kemenkes untuk melakukan perbaikan mekanisme, distribusi, dan logistik vaksin.
Berdasarkan data Satgas per 10 September, sebanyak 71.175.259 masyarakat telah menerima vaksinasi dosis pertama, sedangkan sebanyak 40.867.993 masyarakat menerima vaksinasi dosis kedua. Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 208.265.720 masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi.