REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam Pham Binh Minh dalam kunjungan ke Vietnam. Dalam kesempatan itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pejabatnya menekankan kedua negara harus menahan diri dari tindakan sepihak terkait Laut China Selatan (LCS) yang dapat memperumit situasi dan memperbesar perselisihan, Sabtu (11/9).

Wang mengatakan kedua negara harus menghargai perdamaian dan stabilitas yang diraih dengan susah payah yang dicapai di Laut China Selatan. Dia memperingatkan untuk waspada untuk melawan intervensi pasukan ekstrateritorial.

Sedangkan Pham Binh Minh mengatakan penting bahwa kedua negara saling menghormati hak dan kepentingan sah satu sama lain, sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Kedua belah pihak sepakat untuk terus secara ketat mematuhi persepsi umum tingkat tinggi, mengelola perselisihan, menghindari situasi yang rumit atau memperluas perselisihan, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan yang disengketakan.

Kunjungan Wang ke Vietnam adalah bagian dari tur Asia Tenggara selama sepekan. Momen ini terjadi sekitar dua pekan setelah perjalanan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ke wilayah tersebut.

China mengatakan memiliki kedaulatan historis atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Namun negara tetangganya dan Amerika Serikat mengatakan klaim itu tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, termasuk UNCLOS, di mana China adalah penandatangan.

Klaim China tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam atau ZEE, serta Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Triliunan dolar dalam aliran perdagangan setiap tahun melalui jalur air yang juga berisi daerah penangkapan ikan yang kaya dan ladang gas.