Pemkot Surabaya Diminta Buat Aplikasi Beli Seragam Sekolah
Red: Bilal Ramadhan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) berbincang dengan pelajar yang menjadi tim Satgas COVID-19 SDN Kaliasin I saat meninjau secara langsung pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Kaliasin I, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pemkot Surabaya memulai pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. | Foto: ANTARA/Didik Suhartono
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi D DPRD Surabaya meminta pemerintah kota setempat membuat sistem belanja seragam sekolah secara daring sebagai salah satu alternatif untuk melayani penjualan seragam di lingkungan sekolah.
"Ini simpel sebenarnya, semoga Dinas Pendidikan tahun depan bisa menyediakan sistem belanja seragam itu secara daring," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.
Menurut Herlina, sistem penjualan seragam secara daring sudah dibuat beberapa sekolah swasta di Surabaya. Sistem yang dimaksud bisa berupa aplikasi yang bisa diakses para orang tua murid.
Selain itu, lanjut dia, dengan adanya aplikasi tersebut bisa menghindari polemik adanya pungutan seragam sekolah yang hampir terjadi setiap tahun ajaran baru. Ia menilai polemik terjadi karena tidak adanya alternatif bagi wali murid sebagai untuk memenuhi kebutuhan seragam bagi anak-anaknya.
"Jika orang tua murid ini diberikan opsi, maka saya kira masalah seragam ini tidak akan menjadi sebuah polemik, dan masyarakat terlayani dengan baik," ujarnya.
Herlina menyarankan Pemkot Surabaya idealnya mampu membuat platform digital atau aplikasi sebagai salah satu alternatif untuk melayani penjualan seragam di lingkungan sekolah.
"Surabaya ini sudah smart city, saya rasa pak wali kota ini melek IT, sehingga seharusnya mampu menghadirkan sebuah layanan aplikasi dalam pembelian seragam secara daring seperti aplikasi yang sudah ada yakni e-peken," katanya.
Dengan tersedianya layanan secara daring, wali murid bisa menentukan sendiri kebutuhan seragam yang ingin dibeli dan juga bisa membandingkan harga. Jika wali murid termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka saat ketika membeli seragam lewat aplikasi tersebut tidak dikenakan biaya.
"Keuntungannya kita tahu secara persis kebutuhan seragam dan kita juga bisa membandingkan harga sehingga ini bisa sangat membantu wali murid," ujarnya.
Teknisnya, kata Herlina, masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut secara langsung dari gawai dan apabila ada wali murid yang tidak bisa mengakses bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk membeli seragam secara daring.
"Sehingga muncul banyak opsi bagi wali murid, yakni dari koperasi sekolah, pasar umum dan secara daring. Siswa MBR juga terlayani dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
