REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mengetahui usulan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk bergabung di BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN hingga saat ini tidak menerima informasi mengenai kabar tersebut.

"Tidak ada info itu," singkat Arya saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (14/9).

Sebelumnya, penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan menerima informasi dari beberapa pegawai yang tidak lolos TWK diminta menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. TWK sendiri dilaksanakan pada 18 Maret sampai 9 April 2021 oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap 1.361 pegawai KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah adanya surat bagi pegawai yang tidak lolos TWK perihal permintaan pengunduran diri dan selanjutnya diusulkan bergabung di BUMN. TWK merupakan salah satu rangkaian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Yang jelas form-nya saya tidak tahu, kalau ditawari itu bukan ditawari. Mereka itu katanya sih ya mereka nanya masa sih pimpinan (KPK) tidak memikirkan mereka, begitu," kata Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/9).

Ghufron juga menegaskan, sampai saat ini tidak ada permintaan pengunduran diri bagi pegawai yang tidak lolos TWK tersebut.  "Yang jelas dari kami tidak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," ujar Ghufron.

Ia menduga, tidak semua pegawai yang tidak lolos TWK tersebut melawan, namun ada juga yang meminta agar Pimpinan KPK memikirkan nasib mereka. 

"Artinya, mereka yang TMS (tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika