Selasa 14 Sep 2021 23:32 WIB

Riset Justru Buktikan Teroris KKB Papua Banyak Langgar HAM

Papua pada dasarnya adalah negara yang damai dan suka perdamaian

Papua pada dasarnya adalah negara yang damai dan suka perdamaian. Ilustrasi Kota Jayapura, Papua.
Foto: Antara/Indrayadi TH
Papua pada dasarnya adalah negara yang damai dan suka perdamaian. Ilustrasi Kota Jayapura, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tokoh Pemerhati Papua Dubes  Prof Imron Cotan mengungkapkan bahwa Papua merupakan wilayah damai. Menurutnya,  damai adalah sesuatu yang sudah ada  dalam tubuh manusia.  

 

Baca Juga

"Kita ada bibit ingin damai,  dalam diri sendiri, dengan  orang lain, dengan alam.  Perang  adalah konsekuensi dari orang lain yang tidak terakomodir. Dalam konteks Papua tidak ada perang, meski dalam kultur Papua ada  perang antar  suku itu dinamakan perang. Dalam konteks kenegaraan perang itu melibatkan   dua entitas atau  dua negara. Misalnya  RI dengan Malaysia, Indonesia dengan Belanda pernah terjadi. Di Papua bukan perang tapi, low intensity conflict (konflik intensitas rendah-red),"terangnya seusai menjadi narasumber  Webinar  Moya Instute Beda Buku karya anak asli Papua karangan Steve Rick E Mara berjudul “Kita Semua Ingin Hidup Damai”, Selasa (14/9).  

 

Menurutnya, dalam berbagai kasus sparatis dimanapun saja ditumpas secara militer. Misalnya, di Irlandia ditumpas, di Sri Lanka yang memakan banyak korban ditumpas, di Amerika Latin juga dibasmi. 

 

Dia menambahkan, dalam menangani low intensity conflict di Papua ada tiga hal. Yaitu melalui militer, dengan cara negoisasi atau cara  kombinasi keduanya. 

 

"Perlu ditegaskan, bahwa Papua itu bukan integrasi ke Indonesia. Tapi, Papua itu kembali ke ibu Pertiwi. Karena Belanda tidak bisa mempertahankan secara militer sebagai koloni. Di Belanda tidak  ada dokumen yang menyatakan Papua pernah merdeka," terangnya.  

 

Dirinya mengatakan, berdasarkan penelitian UGM bahwa KKB telah melakukan banyak kekerasan di Papua. Dia menyebutkan, sejak April 2021 KKB  tercatat melakukan  pelanggaran HAM sebanyak 188 kasus, polri 19 dan  TNI 13. Bahkan, saat ini kasus yang dilakukan KKB bertambah, seperti menembaki TNI,  Polri atau warga sipil. 

 

"Kita harus objektif dalam melihat Papua dan tidak bisa bias. Kita harus akui kesalahan-kesalahan dari KKB,  TNI maupun Polri yang  lakukan.  Perlunya rekonsiliasi dan kebenaran ada dalam  UU. Atau dengan cara lain untuk menuju jalan  damai yang harus kita pikir bersama,” kata dia.   

 

Percayalah, tutur dia, semua pemberontakan di Indonesia tidak direstui oleh Tuhan . Pemberontakan kiri, Islam tertumpas, PRRI Permesta tertumpas. Maka saya katakan sebagai orang moderat, Nusantara, pulau interaksi yang berabad-abad sudah terbentuk Indonesia. Dialog adalah salah satu pendekatan sebagai solusi jalan menuju damai. 

 

John Al  Norotow merupakan mantan anggota OPM dan sekarang telah menyadari kekeliruannya dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Menurutnya, apa yang dilakukannya dulu dengan para KKB sangat jauh berbeda. 

 

Menurut dia, Papua bagian dari Indonesia sudah final karena diakui oleh PBB. Bahkan pihak-pihak yang mau memerdekakan Papua tidak mampu mencabut resolusi atau keputusan PBB ini. "Tidak punya dan tidak mampu mencabut resolusi itu, karena dipilih dari suara (negara berdaulat) di PBB," paparnya.   

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement