REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja secara resmi membuka Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jabar, di Gelanggang Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (15/9). Jumlah pelamar CPNS Pemprov Jabar mencapai 27.000 peserta.
Sebanyak 18.000 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sedangkan formasi yang tersedia sebanyak 540 posisi.
Setiawan menuturkan, SKD CPNS Pemprov Jabar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, ia memotivasi peserta untuk mengikuti SKD CPNS dengan sungguh-sungguh.
"Karena itu, mohon jawab dengan sungguh-sungguh, jangan buru-buru. Yang penting manfaatkan waktu seoptimal mungkin, dipikir, jangan asal ditembak saja," kata Setiawan.
"Semua jangan panik, jangan merasa terburu-buru, karena semuanya memiliki waktu yang sama, semuanya mengisi di komputer yang sama, dan hasilnya akan langsung keluar," katanya lagi.
Setiawan pun menegaskan, seleksi penerimaan CPNS maupun CPPPK di Lingkungan Pemprov Jabar gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu, katanya, SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga bebas kecurangan.
"Jadi semuanya adalah berkat kemampuan diri kalian. Sekali lagi, ini semua bisa lulus karena kemampuan diri kalian," ujarnya pula. "Karena itu sekali lagi, percaya dengan kemampuan diri. Lalu jawab yang dianggap paling tepat," katanya lagi.
Kepala Kantor Regional III BKN Tauchid Djatmiko menjelaskan, seleksi CPNS akan berlangsung selama 10 hari pada 14-23 September 2021. "Setiap harinya akan ada tiga sesi tes. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan lancar, sukses, dan aman," kata Tauchid.
Tauchid menyatakan, pelaksanaan SKD CPNS menerapkan prokes yang ketat. Pihaknya dan BKD Provinsi Jabar intens berkoordinasi agar seleksi penerimaan CPNS di Jabar berjalan optimal.
"Terkait dengan pelaksanaan ini, kami melakukan pemeriksaan dan persiapan-persiapan agar semuanya berjalan lancar termasuk protokol kesehatan," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika