REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Pasukan keamanan Turki telah mencegah 130 serangan teroris sepanjang tahun ini, termasuk 126 serangan oleh PKK, tiga oleh Daesh/ISIS, dan satu oleh kelompok teror ekstremis kiri.

“Operasi antiteror yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri berlanjut di 15 wilayah. Demikian pula, operasi Pence [Claw] yang diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Turki masih berlangsung di Irak Utara,” kata juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) Turki Omer Celik dalam pertemuan Dewan Eksekutif Pusat Partai AK yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara.

Menurut Celik, operasi kontraterorisme Turki terus berlanjut dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Nasional.

Di Irak utara, Turki telah melancarkan serangkaian serangan di bawah Operasi Pence (Claw) sejak 2019, bersama dengan tiga operasi antiteror di perbatasannya dengan Suriah Utara sejak 2016, Perisai Eufrat (2016), Ranting Zaitun (2018), dan Mata Air Perdamaian (2019).

Dalam lebih dari 35 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.

Perkembangan di Afghanistan

Celik mengatakan Turki terus mengikuti perkembangan situasi di Afghanistan, terutama mengenai hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Jubir itu juga menekankan keinginan Turki untuk pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan.

Menurut dia, struktur baru di negara yang dilanda perang itu diperlukan, di mana semua kekuatan agama, etnis, dan lokal terwakilkan.

Celik juga meminta masyarakat internasional untuk bertindak lebih hati-hati, tidak mengabaikan Afghanistan, dan mendukung negara itu melewati masa transisi yang sehat dan munculnya pemerintahan yang inklusif. Bulan lalu, Taliban mengambil alih wilayah Afghanistan dan pekan lalu mengumumkan Kabinet sementara yang beranggotakan 33 orang.

*Ditulis oleh Zehra Nur Duz

​​​​​​​

Ikuti Whatsapp Channel Republika