REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tujuan dari terselenggaranya program jaminan kesehatan bagi sebuah negara adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau, efisien, efektif serta berkeadilan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, saat ini Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berupaya memastikan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersedia. Skema pembiayaan yang diadopsi saat ini juga diharapkan dapat menjembatani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah.
“Kita tidak bisa menutup mata, kemajuan teknologi kesehatan dan layanan medis terbaru dapat membantu atas pemulihan kesehatan bahkan penyelamatan nyawa individu. Namun terhadap nilai dari efektivitas layanan serta kemampuan anggaran yang dimiliki masih menjadi area yang harus didiskusikan bersama. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan,” kata Ghufron, saat membuka kegiatan webinar internasional bekerja sama dengan National Health Service (NHS) Inggris, Universitas Coventry Inggris, dan National Health Security Office (NHSO) Thailand di Jakarta (15/09).
Ghufron mengungkapkan, untuk menjawab isu terkait efektivitas layanan terhadap biaya ini, Program JKN-KIS mengadopsi sistem pembayaran mulai dari kapitasi, INA-CBG’s maupun fee for service bagi layanan-layanan tertentu. Hal ini menunjukkan, bahwa Program JKN-KIS tetap menerapkan sistem belanja strategis sesuai dengan amanah perundangan yang berlaku. BPJS Kesehatan terus mencari sistem yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.
“Untuk itu, melalui diskusi antar negara dalam seminar internasional ini kita harap dapat menjadi ajang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pengelola jaminan kesehatan . Hal ini juga sesuai dengan budaya BPJS Kesehatan yaitu sebagai learning organization, dan diharapkan dapat berdampak pada penguatan strategi dan kebijakan dalam Program JKN-KIS ke depannya,” ujar Ghufron, yang saat ini juga terpilih menjadi Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC HEALTH) International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022 yang beranggotakan 160 negara.
Dalam seminar internasional tersebut, terdapat diskusi bertema “Jaminan Kesehatan” yang membahas tentang tantangan, inovasi serta peningkatan kualitas layanan terutama penyesuaian akibat adanya pandemi Covid-19. Sebagai pembicara adalah BPJS Kesehatan, National Health Service (NHS) Inggris serta National Health Security Office (NHSO) Thailand, dan dipandu oleh Universitas Conventry Inggris.
