REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Parlemen Negara Bagian New York, Amerika Serikat (AS) mencoba agar tenaga medis wajib divaksin Covid-19 tanpa pengecualian dengan alasan agama. Selasa (14/9) lalu hakim federal memblokir negara bagian itu dari menegakkan peraturan untuk memberi waktu bagi sekelompok pegawai.
Hakim mengatakan peraturan tersebut ilegal karena tidak memberi opsi lain. Agustus lalu, jajak pendapat AP-NORC menemukan 58 persen warga kulit putih evangelis Protestan, 72 persen kulit putih Protestan arus utama, 80 persen Katolik, dan 73 persen yang tidak terafiliasi dengan agama apa pun mengatakan telah divaksin.
Sekitar 70 persen koresponden Protestan bukan kulit putih mengatakan sudah divaksin. Termasuk 70 persen warga kulit hitam beragama Protestan.
Tokoh masyarakat, dokter, dan pejabat publik di AS mencoba membantu masyarakat untuk mencegah kebijakan wajib masker dan vaksin. Di Tulsa, Oklahoma, Pastor Jackson Lahmeyer menawarkan surat 'pengecualian agama' dari situs gerejanya.
Pastor berusia 29 tahun itu maju dalam pemilihan anggota Senat dari Partai Republik. Siapa pun yang tertarik dengan surat dari pemuka agama atau Lahmeyer yang sudah ditandatangani bisa mendapatkannya dengan bergabung dengan gerejanya atau memberi sumbangan. Ia mengatakan surat itu sudah diunduh 35 ribu kali dalam tiga hari.
"Kami bukan anti-vaksin, kami pro-kebebasan. Banyak dari yang mendapat tanda tangan sudah menerima vaksin. Mereka hanya berpikir tidak benar seseorang dipaksa atau harus kehilangan pekerjaannya," kata Lahmeyer, Kamis (16/9).
Namun untuk bisa menghindari vaksinasi dengan alasan agama tidak bisa hanya dengan mendapatkan surat dari pemuka agama. Campak yang mewabah di sekolah dalam beberapa dekade terakhir memaksa sejumlah negara bagian mengubah kebijakan mereka.
Kini beberapa negara bagian mensyaratkan pernyataan tertulis yang ditandatangani pemuka agama bukan hanya surat daring. Kalifornia sudah mencabut pengecualian vaksin non-medis pada 2015 silam.
Sejumlah perusahaan mengambil pendekatan yang lebih tegas. United Airlines pekan lalu mengumumkan siapa pun yang mengajukan pengecualian vaksin atas alasan agama akan diskors tanpa gaji sampai prosedur tes virus corona yang baru dilakukan.
Kepala Kepolisian Los Angeles Michel Moore mengatakan menunggu pedoman dari departemen sumber daya manusia kota mengenai pengecualian tersebut. Los Angeles sudah mewajibkan semua pegawai pemerintah daerah divaksin pada 5 Oktober kecuali mereka mendapatkan izin atas alasan medis dan agalam. Sekelompok pegawai LAPD menggugat kebijakan tersebut.
"Biar saja perjelas; kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan pengecualian yang dilakukan orang-orang yang hanya tidak ingin divaksin," kata Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti.
"Siapa pun yang hendak mengizinkan permintaan pengecualian yang tidak jujur, saya meminta anda dengan sangat untuk mempertimbangkannya kembali," tambahnya.
Gubernur Washington Jay Inslee mewajibkan sekitar 60 ribu pegawai pemerintah negara bagian untuk sudah menerima dua dosis vaksin pada 18 Oktober atau akan kehilangan pekerjaan mereka. Kecuali mereka memiliki surat pengecualian atas alasan medis atau agama dan menerima akomodasi yang membiarkan mereka dapat dipekerjakan.
Hingga Selasa lalu, lebih dari 3.800 pekerja sudah mengajukan pengecualian atas alasan agama. Sejauh ini sudah 737 di antaranya yang disetujui tapi pemerintah menekankan pengecualian ini tidak menjamin mereka tetap dipekerjakan.
Setelah pengecualian disetujui, setiap lembaga harus mengevaluasi apakah pekerja itu dapat terus bekerja dengan akomodasi sementara memastikan tempat kerja aman dari virus. Sejauh ini sudah tujuh akomodasi yang telah disetujui.
"(Proses) ini mungkin dapat membedakan antara keyakinan pribadi dengan keyakinan beragama dengan tulus," kata juru bicara Inslee, Tara Lee.
Ikuti Whatsapp Channel Republika