Kamis 16 Sep 2021 18:35 WIB

Mendagri Tito: Pemilu 2024 Harus Presisi

Tito mengatakan harus ada efisiensi terhadap tahapan dan anggaran Pemilu 2024.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis (16/9). Rapat antara komisi II dengan Mendagri, KPU, BAWASLU dan DKPP tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.Praoygi/Republika
Foto: Prayogi/Republika
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis (16/9). Rapat antara komisi II dengan Mendagri, KPU, BAWASLU dan DKPP tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.Praoygi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, waktu tahapan dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus benar-benar dipikirkan secara rinci. Ia pun mengutip istilah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni presisi.

"Betul ada dua peristiwa besar, pemilu presiden wapres, legislatif, DPD, pusat daerah ada pilkada serentak. Tapi kita betul-betul detail secara rinci presisi, saya ambil bahasa Pak Kapolri, presisi," ujar Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (16/9).

Baca Juga

Ia menjelaskan, negara saat ini sangat terdampak akibat Covid-19 dan tengah fokus dalam penanganan pandemi. Untuk itu, harus ada efisiensi terhadap tahapan dan anggaran Pemilu 2024.

"Kita ini dalam situasi pandemi ini harus urusin pandemi, urusin Covid ya sama untuk memulihkan ekonomi nasional. Kita perlu soliditas dan kita krisis pandemi baru pertama kali," ujar Tito.

Lebih singkatnya tahapan Pemilu 2024, kata Tito, juga akan berdampak baik ke masyarakat. Sebab, ia berkaca pada Pemilu 2019 saat polarisasi terjadi begitu lama akibat kontestasi saat itu.

"Rakyat kita jangan dipecah pecah dulu lah ya meskipun atas nama demokrasi, tapi kemudian dengan diundurkan (Pemilu 2024) ke April-Mei kita kemarin exercise," ujar Tito.

Adapun, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tetap digelar pada November. Ia mengatakan, lebih efisiennya waktu dan anggaran antara Pemilu dan Pilkada akan lebih baik untuk masyarakat.

"Jadi jangan langsung khawatir terlalu mepet waktunya, antara pemilu sama pilkada jadi lebih baik diperpanjang. Oh tidak, risiko diperpanjang lebih mahal, potensi konflik lebih tinggi, masyarakat terbelahnya panjang," ujar Tito. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement