Menkes Buat Skenario Kembalikan Fungsi Puskesmas
Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ratna Puspita
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9). Rapat tersebut diantaranya membahas peta jalan pelayanan kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap (KRI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penjelasan tentang dampak pandemi terhadap kepesertaan dan pelayanan JKN.Prayogi/Republika. | Foto: Prayogi/Republika.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sedang menyusun skenario untuk mengembalikan Puskesmas ke fungsinya, terutama untuk layanan primer. Hal ini agar pelayanan kesehatan jauh lebih efektif dan lebih efisien.
Salah satunya skenario tersebut dengan sistem kapitasi atau besaran pembiayaan per bulan di Puskesmas tidak hanya berbasis jumlah orang, melainkan juga berbasis aktivitas. "Contohnya, bila makin banyak orang yang divaksinasi maka akan makin banyak pula dana yang akan didapat Puskesmas tersebut," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/9).
“Makin banyak dia mengunjungi ibu dan anak, makin banyak juga dia dapatnya. Makin banyak yang bersangkutan mengawasi pertumbuhan anak untuk stunting, makin banyak juga Puskesmas itu akan dapat, sehingga benar-benar nanti arahnya ke aktivitas yang sifatnya promotif dan preventif," kata dia.
Ia berharap, ke depannya kapitasi berbasis aktivitas yang benar-benar terkait dengan monitoring dari pelayanan dapat membuat masyarakat menjadi hidup sehat. Misalnya, penambahan pemberian imunisasi kepada masyarakat, peningkatan skrining penyakit, hingga kapitasi bagi petugas Puskesmas.
"Misalnya, imunisasi wajib hanya 11 akan dinaikan menjadi 14. Proses skrining yang dulu jarang dilakukan, sekarang kita berikan itu termasuk orang-orang contohnya sangat banyak sakit kanker. Kita bikin banyak rumah sakit dan obat buat kanker. Akan lebih baik kalau skriningnya dilakukan lebih baik, sangat jauh lebih murah dan jauh lebih nyaman juga bagi masyarakatnya," terangnya.
Budi mengatakan, skenario transformasi pelayanan primer dan sistem pembiayaan kesehatan ini menjadi bagian dari pembahasan rencana strategis sistem kesehatan nasional. Saat ini, Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sedang menyusun rencana strategis sistem kesehatan nasional yang porak poranda akibat pandemi Covid-19.
"Yang pertama kami ingin memastikan bahwa perumusan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nanti ini ke depannya konsisten dengan pemikiran bahwa kita harus lebih banyak melakukan intervensi di promotif-preventif. Kami ingin dorong ke arah sana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
