REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, usulan kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu tinggi dibandingkan anggaran pada dua pemilu sebelumnya. 

Dia akan meninjau kembali besaran pengajuan biaya untuk pemilu tersebut. "Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran pemilu yang diajukan, baik dari KPU, Bawaslu, DKPP, tapi kemarin membaca di media pengajuan Rp 86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (16/9). 

Dia menyebutkan, anggaran untuk Pemilu 2014 lalu mencapai Rp 16 triliun dan anggaran untuk Pemilu 2019 lalu sebesar Rp 27 triliun. Dengan demikian, usulan KPU atas kebutuhan Pemilu 2024 sebanyak Rp 86 triliun, naik berkali lipat. 

Sedangkan, pemerintah saat ini sedang memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menjadi salah satu yang membedakan Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya, sehingga pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan prinsip efisiensi dalam penganggarannya. 

"Ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 triliun ke Rp 27 triliun ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi nasional," kata Tito. 

KPU telah menyampaikan usulan kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu. Sementara total anggaran yang diajukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 mencapai lebih dari Rp 14,7 triliun.