REPUBLIKA.CO.ID, KIGALI -- Para kepala negara anggota Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengadakan pertemuan puncak luar biasa di ibu kota Ghana, Accra, pada Kamis (16/9) untuk membahas krisis di Guinea dan meningkatkan tekanan pada junta militer untuk mengarahkan negara itu ke tatanan konstitusional.

KTT itu adalah yang kedua kalinya digelar oleh para pemimpin dari 15 negara sejak kudeta militer menggulingkan Presiden Guinea Alpha Conde pada 5 September. Dalam sebuah komunike, para pemimpin mendesak junta untuk memastikan pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif dalam waktu enam bulan untuk memulihkan aturan konstitusional, serta tidak ada anggota junta yang diizinkan untuk ikut serta dalam pemilihan presiden.

Blok itu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan perjalanan kepada anggota junta militer dan keluarga mereka, serta membekukan aset keuangan mereka.

Misi ECOWAS yang terdiri dari para kepala negara dijadwalkan tiba di ibu kota Guinea, Conakry, pada Jumat untuk menyampaikan resolusi-resolusi KTT Accra kepada junta yang dipimpin oleh Kolonel Mamadi Doumbouya.

Pascakudeta, junta militer yang menggulingkan Conde telah berjanji untuk membentuk “pemerintah persatuan nasional".

Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, yang juga ketua ECOWAS, mengatakan bahwa blok akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kudeta Guinea.

“Kami diminta untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi terkait yang akan memiliki konsekuensi jangka panjang pada keamanan dan pertahanan nilai-nilai demokrasi di kawasan kami,” kata dia.

ECOWAS telah menangguhkan keanggotaan Guinea dari blok tersebut dan menuntut pembebasan Conde tanpa syarat.