REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afghanistan tengah berupaya menyelesaikan serangkaian masalah yang membuat tertahannya gaji bagi pekerja sektor publik. Menurut Kementerian Keuangan Afghanistan sebagai pemerintahan baru Taliban, mereka sedang berjuang untuk memulai kembali ekonomi yang macet.

Bahkan sebelum Taliban merebut Kabul bulan lalu, banyak pekerja sektor publik mengatakan mereka belum dibayar selama berminggu-minggu. Bank-bank di sana pun memberlakukan batasan ketat pada penarikan tunai. Sementara, harga kebutuhan pokok naik. Hal itu membuat banyak orang menghadapi kesulitan serius.

Kementerian mengatakan masalah teknis telah menyebabkan penundaan pembayaran gaji. Akan tetapi tim khusus bekerja untuk menyelesaikan masalah penggajian secepat mungkin.

"Staf administrasi publik yang terhormat dapat melanjutkan pekerjaan mereka tanpa khawatir," kata Kementrian itu dalam sebuah pernyataan di halaman Facebooknya, dilansir laman Al-Arabiya, Jumat (17/9). 

Pernyataan itu tidak berisi rincian lebih lanjut dan tidak jelas kapan gaji akan dibayarkan. Itu terjadi ketika pemerintah baru bergulat dengan kekurangan uang tunai yang parah. Sementara lebih dari 9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 128 miliar cadangan yang disimpan di luar Afghanistan masih diblokir.

Dana Moneter Internasional memperingatkan Afghanistan menghadapi krisis kemanusiaan yang meningkat. Namun, pendanaan ke negara itu tetap ditahan.

Penerbangan bantuan telah mulai membawa pasokan darurat ke Afghanistan. Kekeringan parah di sebagian besar negara telah menyebabkan jutaan orang dalam bahaya kelaparan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika