Keputusan yang tidak pernah dilakukan ini diambil setelah kesepakatan kapal selam dengan Australia yang senilai 40 miliar dolar AS batal. Dalam pernyataannya, Sabtu (18/9) Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan keputusan yang  diambil Presiden Emmanuel Macron ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini.

Pada Kamis (16/9) Australia lalu membatalkan kontrak produksi armada kapal selam konvensional dengan perusahaan Prancis, Naval Group. Negeri Kanguru memilih membangun delapan kapal selam tenaga nuklir dengan teknologi AS dan Inggris setelah menandatangani kesepakatan kerja sama trilateral dengan kedua negara tersebut.

Gedung Putih mengatakan AS menyesali keputusan Prancis dan Washington akan tetap berhubungan dengan mereka. Pemerintah AS mengatakan akan berusaha mengatasi perbedaan dengan Prancis dalam beberapa hari ke depan.

Sementara juru bicara perdana menteri Australia menolak memberikan komentar mengenai isu ini. Sumber diplomatik Prancis mengatakan ini pertama kalinya Paris memanggil duta besarnya dengan cara ini.

Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri Prancis tidak menyebut tentang Inggris. Tapi sumber diplomatik mengatakan Prancis menilai Inggris bergabung dalam kesempatan oportunistik tersebut.

"Kami tidak perlu menggelar konsultasi dengan duta besar kami (di Inggris) untuk tahu apa yang perlu dilakukan atau menarik kesimpulan," kata sumber tersebut.

Le Drian mengatakan Prancis tidak bisa menerima kesepakatan Australia dengan AS dan Inggris.

"Mengabaikan proyek kapal selam dan mengumumkan kemitraan baru dengan Amerika Serikat yang bertujuan meluncurkan studi baru untuk kemungkinan kerja sama propulsi nuklir di masa depan adalah perilaku yang tidak dapat diterima di antara sekutu," katanya.

"Konsekuensinya menyentuh setiap konsep yang kami miliki tentang aliansi, kemitraan kami dan pentingnya Indo-Pasifik bagi Eropa," tambah Le Drian.