REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG -- Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong tercapainya kekebalan komunal melalui vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di daerah itu.
"Kunci pemulihan ada pada kekompakan masyarakat untuk divaksin, tidak ada jalan lain. Prokes adalah pencegahan penyebaran dan vaksin adalah pencegahan kematian akibat COVID-19 yang lebih efektif," kata Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie di Tanjung Pandan, Sabtu (18/9).
Ia mengatakan realisasi vaksinasi COVID-19 di daerah tersebut hingga saat ini mencapai 50,85 persen. Sebanyak 72.233 warga dari 142.065 sasaran, telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19.
Kendati demikian, katanya, capaian tersebut memang masih belum mencerminkan kondisi dari kekebalan komunal yang diharapkan. Namun, lanjut dia, setidaknya capaian tersebut progres yang cukup prospektif dan positif untuk membuka kembali pintu ekonomi dan pariwisata di daerah itu secara bertahap dalam kurun waktu dua bulan mendatang.
"Kami menargetkan capaian vaksinasi COVID-19 di September mencapai 60 persen dan di akhir Oktober bisa mencapai 80 persen," ujarnya.
Maka dari itu, bagi masyarakat yang belum divaksin dan menganggap bahwa vaksinasi itu tidak penting, dirinya berharap agar segera mengikuti vaksinasi COVID-19.
"Mengapa PPKM(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Belitung ini juga belum turun level masih di level3 karena jawabannya memang ada di orang-orang yang belum divaksin ini. Maka kami meminta agar mereka segera melakukan vaksinasi," katanya.
Isyak menambahkan jika realisasi vaksinasi COVID-19 dosis pertama di daerah itu mencapai 80 persen pada akhir Oktober maka pada awal November Belitung dapat menjadi contoh di Indonesia, yaitu tempat wisata yang dibuka kembali di luar Pulau Jawa karena telah tercapai kekebalan komunal.
"Namun capaian ini juga harus diikuti oleh capaian penyuntikan dosis kedua vaksin COVID-19 yang kami targetkan mencapai 50 persen pada bulan ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika