REPUBLIKA.CO.ID, DUSHANBE -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengaku telah menjalin komunikasi dengan Taliban. Dia mendorong kelompok tersebut untuk membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan.
Hal itu dia sampaikan setelah bertemu para pemimpin negara tetangga Afghanistan, termasuk Iran, di Dushanbe, Tajikistan, pada Jumat dan Sabtu (18-19 September 2021). Khan mengungkapkan, dalam pertemuan itu, dia menjalin diskusi cukup mendalam dengan Presiden Tajikistan Emomali Rahmon.
"Saya telah menginisiasi dialog dengan Taliban untuk pemerintahan Afghanistan yang inklusif, mencakup suku Tajik, Hazaras, dan Uzbek," kata Khan lewat akun Twitter pribadinya pada Sabtu.
Khan menekankan, inklusivitas merupakan kunci stabilitas dan keamanan Afghanistan. Dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Sebelumnya Khan sempat mengatakan dunia harus memberi waktu pada Taliban untuk memberikan hak asasi manusia (HAM) yang setara di Afghanistan. Menurut dia, komunitas internasional perlu mengambil pendekatan berbasis insentif ketika berhadapan dengan kelompok seperti Taliban.
“Adalah kesalahan untuk berpikir bahwa seseorang dari luar akan memberikan hak-hak perempuan Afghanistan. Wanita Afganistan itu kuat. Beri mereka waktu. Mereka akan mendapatkan hak mereka," kata Khan dalam sebuah wawancara dengan CNN yang dipublikasikan pada Rabu (15/9).
Khan menekankan, penting bagi Afghanistan memiliki pemerintahan daripada harus diawasi pihak luar. Dalam hal ini, dunia perlu memberi “insentif” kepada Taliban untuk mengambil kebijakan atau tindakan yang tepat. “Tidak ada pemerintahan boneka di Afghanistan yang didukung rakyat. Jadi, daripada duduk di sini dan berpikir bahwa kita bisa mengendalikan mereka, kita harus memberi mereka insentif,” ujarnya.
Hal itu karena, kata Khan melanjutkan, saat ini Afghanistan, termasuk Taliban yang mengontrol pemerintahan, merasa bahwa mereka tak bisa mengatasi krisis di negara tersebut tanpa bantuan internasional. “Jadi kita harus mendorong mereka ke arah yang benar,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika