REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Khususnya, usaha mikro di sektor perikanan atau peternakan secara hibrid di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (18/9).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengapresiasi pemerintah kabupaten Kuningan karena sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Arif menyebut Kuningan merupakan salah satu kabupaten dengan pertumbuhan PDB positif di tengah pandemi. Hal ini tak lepas dari kontribusi dari pelaku usaha mikro dan kecil. 

"Jadi bapak ibu semua sudah sangat luar biasa di tengah pandemi selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa menyesuaikan dan beradaptasi dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini," ujar Arif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (19/9).

Ia menekankan agar potensi UMKM di Kuningan harus disusun dan direncanakan agar tumbuh. Sementara terkait infrastruktur, ada kebijakan dari pemerintah untuk infrastruktur publik mencakup jalan tol, stasiun, bandara, sebanyak 30 persen di antaranya dialokasikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan biaya sewa yang rendah. Ini adalah peluang yang perlu dimanfaatkan. 

Kata Arif, di dalam PP 7/2021 juga telah diamanatkan untuk kegiatan pendampingan dan pembinaan usaha mikro untuk perizinan berusaha dan bantuan hukum. Pemerintah menyediakan anggaran yang besar untuk meningkatkan kapasitas SDM, salah satunya melalui kebijakan Kartu Pra Kerja. 

"Di Kementerian Koperasi dan UKM juga ada informasi terkait pengembangan SDM pelaku usaha melalui edukukm.kemenkopukm.go.id. Maka saya mengajak para pelaku UMKM yang ingin menjadi pengusaha yang sukses harus mau menambah ilmu, peluang-peluang yang ada juga harus ditangkap," ucap Arif.

Sedangkan mengenai pembiayaan, BI dan OJK sudah menetapkan kebijakan bahwa pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil ini harus ditingkatkan. 

"Sekarang 20 persen akan ditingkatkan sampai 30 persen pada 2024. Artinya kita sebagai pelaku usaha harus menyiapkan diri untuk dapat mengakses kemudahan atas tersedianya pembiayaan, pendampingan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan melalui KUR, namun kita harus merancang usaha bisnisnya," ucap Arif. 

Arif mengatakan ada juga dukungan dana bergulir dari LPDB KUMKM yang siap memperkuat permodalan koperasi dengan tingkat suku bunga rendah yakni tiga persen pertahun. Menurutnya, hal ini menjadi peluang dan dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika