REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Dukungan kebijakan daerah dan kooordinasi lintas sektor diperlukan dalam percepatan penanganan stunting. Keberhasilan kerjasama lintas sektoral ini terlihat pada keberhasilan Kabupaten Malang menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,9 persen pada Februari 2021. Sebelumnya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting Kota Malang adalah 31,74 persen, dan 25,56 persen pada 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019.
Intervensi penanganan stunting di Kabupaten Malang dilakukan dengan menerapkan sistem rujukan berjenjang yang melibatkan kerjasama antar fasilitas kesehatan. Penguatan sistem rujukan berjenjang, diawali dari posyandu, puskesmas hingga rumah sakit.
Aksi ini digiatkan agar sedini mungkin dapat dilakukan 'screening' dan tatalaksana yang tepat pada anak dengan kondisi yang menjurus ke stunting, yaitu 'faltering growth', gizi kurang dan buruk, pelatihan kapasitas tenaga kesehatan, akses terhadap pangan olahan, edukasi dan sanitasi.
Melalui sistem rujukan berjenjang tersebut, diharapkan secara teknis dapat memperbaiki sistem layanan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Terbukti, Di Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang berhasil menaikkan berat badan 7 dari 8 anak yang beresiko stunting. Hal ini didukung dengan kerjasama lintas sektoral antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab Malang dan Dinas Kesehatan setempat.
Dalam webinar dengan tema “Bergerak Bersama Turunkan Stunting Menuju Keluarga Sehat Melalui Sinergitas Usaha Kesehatan Masyarakat dan Perorangan” dilaksanakan atas Kerja sama Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) dengan Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI). dihadiri oleh, Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Arbani Mukti Wibowo.
Selain itu, Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat drg. Kartini Rustandi, M.Kes., dan dr. Trisna Setiawan, M.Kes, Ketua Umum APKESMI, Dr. dr Nur Aisiyah Widjaja, Sp. A(K), Staf Dep IKA Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik FK Unair, Ir Tomie Herawanto, MP Kepala Bappeda Kab. Malang, dr. Dian Rahmawati, Kepala Puskesmas Sumber Manjing Wetan Kab Malang serta DR. Dr Tb. Rahmat Sentika Sp.A., MARS, staf ahli HIPPG
Pada kesempatan itu, Ketua Umum APKESMI dr Trisna Kurniawan mengatakan, Puskesmas memegang peranan penting dalam pencegahan stunting. “Puskesmas harus mampu membuat mapping kasus-kasus stunting yang ada di wilayah kerjanya, dilanjutkan dengan rencana aksi penanganan. Dengan demikian, angka penurunan kasus stunting akan semakin banyak,” jelas Trisna Setiawana.
Lebih lanjut ia juga mengajak sektor terkait dengan wilayah untuk mendukung skema tersebut dan memiliki pemahaman yang sama mengenai stunting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika